JAKARTA, POJOK RAKYAT — Temui Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat Andi Irfan minta Dewas turun tangan awasi kasus dugaan suap gratifikasi yang diduga melibatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar periode 2014 – 2019.
Setelah mengikuti rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakorda), Andi Irfan melakukan koordinasi ke Dewan Pengawas KPK RI di jalan Rasuna Said Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut Andi irfan menyampaikan beberapa data dan dokumen terkait kasus dugaan suap/Gratifikasi di Kabupaten Polewali Mandar 2016-2017.Rabu 13/12/2023.
“kunjungan ke Dewas tersebut saya menitip sejumlah harapan dan dukungan ke KPK RI agar penanganan kasus dugaan korupsi di Polewali Mandar ini segera mendapat titik terang tidak hanya stagnan di penyelidikan (penindakan dan eksekusi),” tandas Aktivis Anti Korupsi Sulbar Andi Irfan.
Kalau memang sudah cukup bukti dan layak untuk naik ke tahap selanjutnya maka tidak ada alasan untuk KPK RI untuk tidak meningkatkan status kasus tersebut ke tahap selanjutnya. tegasnya.
Ia berharap, usai melakukan koordinasi dengan Dewas KPK RI. Dewas diharap agar mengawal kasus dugaan gtatifikasi pembeli sirup di Polman yang terjadi pada tahun 2016 – 2017.
Lebih jauh Andi Irfan mengatakan, kasus tersebut terkesan lambat dan prosesnya sudah cukup lama, jangan sampai kepercayaan masyarakat Sulawesi Barat khususnya masyarakat Polewali Mandar berkurang ke KPK apalagi kita sama sama tau tahun 2019 KPK melakukan pemanggilan ke sejumlah anggota DPRD Kabupaten Polman serta di tahun 2020 KPK RI kembali mendatangi Kabupaten Polewali Mandar dan mengambil sejumlah dokumen di kantor bupati polewali mandar baik secara langsung maupun secara eletronik.
“Pada tahun 2022 KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang anggota DPRD polewali mandar priode 2014-2019 dan beberapa orang terkait yang ikut serta dalam kasus dugaan suap/gratifikasi tersebut,” ungkap Andi Irfan.
Kunjungan Andi Irfan ke Dewas KPK tersebut, ia memberikan sejumlah bukti laporan dan dokumen yang telah di serahkan ke KPK olehnya kami berharap kasus tersebut bisa menemui titik terang dengan kordinasi ke dewan pengawas KPK RI.
Apalagi sebelumnya, Ketua sementara KPK RI NAWAWI PAMOLANGO juga menyinggung maraknya praktik korupsi daerah hingga uang ketuk palu di DPRD.
Selain itu aktivis anti korupsi tersebut juga menyampaikan beberapa kasus di Provinsi Sulawesi Barat yang sudah di laporkan ke KPK selain Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene ia berharap semua kasus dugaan korupsi di tiga Kabupaten tersebut bisa segera mendapat titik terang dan berharap para pelaku korupsi yang merugikan rakyat dan keuangan negara segera di adili.
Ia juga menyampaikan, Kami aktivis anti korupsi Sulawesi Barat sudah maksimal berjuang dan kami berharap doa serta dukungan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat agar perjuangan melawan korupsi senantiasa hadir dan menjadi perlawanan yang utuh dan seutuhnya.
“Tunduk kita tertindas atau bangkit melawan
Lawan korupsi Rakyat sejahtera.” imbuh Andi Irfan. (bdt)
