POLEWALI,POJOKRAKYAT.ID— Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Polewali Mandar tahun 2023 capai Rp. 194 miliar sekian atau 76,08 persen dari target Rp. 255 miliar yang ditargetkan.
Kepala Badan Pendapatan Dearah (Bapenda) menyampaikan, menyangkut pajak dan retribusi daerah ada yang berada di kewenangan Bapenda dan ada juga di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengampuh pendapatan.
“di Bapenda sendiri terdapat sebelas mata pajak yang menjadi kewenangan Bapenda Polman mulai dari pajak hotel, restoran, penerangan jalan, tambang galian C, air bawah tanah, BPHTB, PBB, dan Parkir,” jelas Kepala Bapenda Polman Alimuddin saat dikonfirmasi diruang kerjanya Senin 12 Februari.
Lanjutnya, untuk parkir juga ada yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dan beberapa OPD pengampuh seperti Dinas PUPR, DLHK, Sekertariat Daerah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan,Kominfo, Pemuda Olahraga dan Kecamatan.
Alimuddin menyampaikan, beberapa sumber PAD yang dikelola Bapenda ada beberapa yang capaiannya melampaui target diatas 100 persen diantaranya pajak Hotel dari target Rp. 850 juta tercapai Rp.932 atau 108 persen.
Kemudian pajak restoran dari target Rp. 2,8 miliar terealisasi Rp. 3,3 miliar. Kemudian yang realisasinya masih rendah yakni pajak hiburan yang capaiannya 63 persen dari target Rp. 110 juta seperti rumah karaoke yang memang sudah mulai mati suri dan permandian di Desa Rea Timur juga terdapat penurunan.
Kemudian penurunan paling besar ada di galian C targetnya Rp. 2 Miliar yang terealisasi cuma 38 persen atau Rp. 773 juta. Alimuddin menjelaskan setelah dilakukan penelusuran pajak galian C penerimaannya turun karena terkait dengan penetapan targetnya yang realitasnya target terlalu tinggi sehingga kedepan perlu dikoreksi.
“Sudah tiga empat tahun terakhir realisasinya sekira 700 san sehingga kedepan harus realistis, menurut bidangnya pada tahun 2018 lalu pajak galian C terjadi over capaian saat kegiatan pembangunan di Desa masih banyak namun setelah beberapa tahun terakhir tidak massif lagi kegiatan pembangunan di Desa,” jelas Kepala Bapenda Polman Alimuddin.
Ia juga menyampaikan, realisasi penerimaan pajak burung walet juga masih remdah yakni 66 persen dari target Rp. 230 juta yang terealisasi 152 juta. Kendala pada penerimaan pajak walet ini dikarenakan kebanyakan pemilik nya tidak berada di Polman dan saat dilakukan penagihan hanya ketemu pekerja saja yang melimpahkan ke pemiliknya.
Kemudian PBB dari target Rp. 7,3 miliar realisasi hanya Rp. 4 miliar atau 78 persen lebih. Kendalanya adanya lokasi yang objek pajaknya masih ganda yang kedepan akan dibenahi dengan cara validasi.
“Kami sudah jalan ke Kecamatan menyampaikan SPPT yang bisa lebih awal dan per satu Februari kemarin sudah bisa disampaikan SPPT harapannya Desa bisa cepat melakukan penagihan dan realisasinya cepat,” jelas Alimuddin.
Ia iuga menyampaikan, yang paling penting dilakukan adalah pemutakhiran,karena dengan pemutakhiran nilai pajak akan bertambah dan suudah dilakukan si dua Kelurahan dan kenaikannya signifikan dari nilai terendah Rp. 15 ribu setelah pemutakhiran naik menjadi Rp. 85 ribu.
“Jika pemutakhiran dapat dilakukan target dapat dinaikkan dan bisa saja sampai 14 miliar yang penting bisa dilakukan pemutakhiran yang objwk pajaknya nilainya masih kurang.” terang Alimuddin.(bdt)
