POLEWALI, POJOK RAKYAT — Forum Aliansi Pemuda Polman Bersatu (Formada-PB) gelar aksi unjukrasa diempat titik pertanyakan pengadaan alat kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. Andi Depu Polman, Pihak RS tegaskan pengadaan mengacu pada regulasi pengadaan alkes e catalog. Selasa 30 April.
Humas RSUD Hj. Andi Depu Adu menyampaikan, Proses pengadaan alkes bersumber DAK tahun 2024 masih sementara berproses.
“kami mengikuti regulasi dalam pengadaan alkes melalui e catalog dan tidak benar bahwa alkes dibeli tidak sesuai spesifikasi seperti yang disampaikan penunjukrasa,” terang Humas RSUD Hj. Andi Depu Polman Adi.
Ia juga menegaskan bahwa tikungan dugaan mark up tidak benar adanya dugaan ada mark up pasien anak.
Dalam kesempatan tersebut Adi menyampaikan program UHC adalah program pemerintah daerah dan pembayarannya itu tidak ke RS tetapi Pemda membayar langsung ke BPJS Kesehatan.
Formada-PB melakukan berunjukrasa di empat titik di Polman yakni di perampatan lampu merah kota Polewali, poros Mamasa, depan Kantor Kejari Polman dan depan lapangan Pancasila.
Formada-PB menyampaikan beberapa poin tuntutan yakni mendesak Pj Bupati Polman Manajemen RSUD Hj. Andi Depu Polman dan mendesak Kejari Polman menyikapi berbagai persoalan di RSUD Hj. Andi Depu.
“Kami Menantang dan mendesak Pj Bupati Polman untuk mengevaluasi oejabat serta jajaran RSUD Andi Depu Polman, Jika memang P Bupati Polman ingin membawa Polman keluar dari angka devisit,” jelas Hidayah Toempang.
Ia juga meminta Kejari mengawasi pengadaan alkes tahun 2024 yang anggarannya bersumber dari DAK di RSUD Hj Abdi depu.
Hidayat menduga terdapat Alkes tanpa merek dalam DPA/RKA sangat mengkawatirkan jalannya proses pengadaan yang diduga tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan.
Ia juga menilai adanya dugaan mark up seperti anggaran klaim beberapa pasien tidak mampu yang dirawat di ruangan perinatal yang biayanya menembus angka Rp. 250/300 juta per pasien pada tahun 2022 yang nilainya tidak rasional sebab biaya persalinan yang paling mahal saja di angka Rp. 70/125 juta.
“sumber dana yang dibayarkan ke pasien tersebut kami duga anggaran dari Pemda yang di bayarkan melalui RSUD Andi Depu Polman itupun status hutang Pemda sebesar Rp. 10 Miliar yang harus dibayarkan ke RSUD Andi Depu Polman.
Ditempat yang sama, Asrul selaku Koorlap menegaskan apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Pj Bupati Polman serta Kejaksaan Negeri Polman, “Kami siap melakukan aksi besar besaran didepan Rujab Bupati serta melanjutkan aksi di Mahkamah Agung di Jakarta.” tandas Asrul. (bdt)
