POLEWALI, POJOKRAKYAT — Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Pj Bupati Polman Ilham Borahima minta tidak ada Pejabat yang keluar daerah selama pembahasan LKPJ.
Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Polman saat Rapat Paripurna LKPJ Bupati Polman tahun anggaran 2023, di Kantor DPRD Polman. Kamis 04/04/2024.
Dalam kesempatan tersebut ia meminta agar Kepala OPD dan pejabat tidak melakukan perjalanan keluar daerah selama pembahasan di DPRD. Ia juga meminta agar OPD memberikan informasi yang diminta oleh Dewan.
“Kita minta setiap OPD terbuka, menjelaskan semua apa yang terjadi di tahun 2023 apalagi terkait persoalan defisit anggaran,” Tegasnya
Ilham Borahima mengatakan LKPJ 2023 ini adalah salah satu instrumen untuk menilai kinerja pejabat lama
“Saya sebagai ahli waris penyelenggara pemerintahan di Polewali Mandar berkewajiban menyampaikan ke DPRD yang memiliki Hak secara Konstitusional mengawasi jalannya pemerintahan daerah,” Ujarnya.
Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaran pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Polman pada 2023, Kata Pj Bupati akan dilihat secara teknis ketika masing-masing OPD memaparkan adanya defisit yang terjadi, adanya target realisasi yang tidak tercapai.
Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk mempertanyakan dan menelusuri penyebab terjadinya persoalan itu.
Selain itu, Ilham membantah adanya isu bahwa defisit anggaran Polman senilai 400 Milyar.
Adapun yang memimpin Rapat Paripurna LKPJ Bupati Polman Tahun Anggaran 2023, yakni Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud didampingi Wakil Ketua I Amiruddin, Wakil Ketua II Hamzah Syamsuddin dan Puluhan Anggota DPRD lainnya.
Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin menyampaikan kemungkinan pembahasan kemungkinan akan memakan waktu termasuk hari libur sehingga ia meminta OPD bersedia untuk ikut hadir. (bdt)
