POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sorot defisit anggaran di Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai Rp. 104 Miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rabu 31 Juli.
Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) Tri Budi Rochmanto menyoroti defisit anggaran di Kabupaten Polman yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pengelolaan keuangan di Kabupaten Polman.
“Kami juga menyoroti terkait defisit anggaran, kami berharap bukan hanya Pemkab yang konsen terhadap hal itu tapi DPRD Polman juga konsen terhadap hal tersebut sehingga ada solusi kedepannya defisit anggaran bisa ada solusi sehingga tidak membebani anggaran,” jelas Korsubgah Wilayah IV Tri Budi Rochmanto.
KPK meminta agar Pemkab Polman mulai melakukan pembenahan, ia mengungkapkan Defisit terjadi karena ketidakdisiplinan seperti anggaran DAK tapi dibayarkan yang bukan kegiatan DAK sehingga banyak hutang-hutang dari DAK.
“Hak pihak ketiga harus dibayarkan dengan melakukan recofusing anggaran dengan melihat mana kegiatan yang prioritas dan yang tidak perlu tidak usah dijalankan,” terang Korsubgah Wilayah IV Tri Budi Rochmanto.
Lanjutnya, apabila tidak dapat dilaksanakan lakukan komunikasi dengan pihak ketiga agar dapat dicicil dan sebagainya yang penting APBD tidak berat karena kasian jika berat nanti kedepannya defisit bisa makin besar dan pembangunan akan mandek dan program tidak akan berjalan dengan baik.
Rapat koordinasi terkait penyelesaian ex HGU tadi sudah ada masukan jadi Pak Bupati sudah bisa melakukan evakuasi atau membatalkan surat ex HGU yang sebelumnya tidak bisa di sertifikatkan sekarang sudah bisa, kemudian rakor pencegahan korupsi terkait pencapaian SPI dan MCI capaiannya harus lebih ditingkatkan karena capaian nya belum maksimal meskipun di level Sulbar cukup baik tapi secara Nasional angkanya belum maksimal.
Rapat koordinasi di ruang pola kantor Bupati Polman dengan KPK RI ini di hadiri oleh Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima didampingi oleh Kepala Inspektorat Polman dan dihadiri oleh satgas pencegahan wilayah IV Sulbar Tri Budi Rochmanto dan dua Anggota KPK Dieputi penindakan Nasidin dan Muh Putra Agung,Kepala Seksi DATUN Kejari Polman Amanat.
Dalam sambutannya, Korsupgah Wilayah IV Sulbar Tri Budi Rochmanto menyampaikan dalam kegiatan rapat koordinasi pencegahan korupsi yang hadir dari KPK adalah Satgas pencegahan dan penindakan. Ia menyampaikan beberapa agenda rakor hari ini dimulai dengan pembahasan lahan ex HGU Polman MCP dan SPI 2024, tindak lanjut rekomendasi SPI 2023, Pengawasan Pokir, Pengawasan Hibah, Pengawasan PBJ Strategis, Perluasan Piloting Pengukuran BMD.
“Kami harap kehadiran kami dapat memberikan semangat apalagi kami mendengar bahwa kondisi Polman saat sedang tidak baik-baik saja dalam artian kondisi defisit kemudian penilaian Opini BPK predikat WDP,” ujar Korsubgah Wilayah IV KPK RI Tri Budi Rochmanto.
Lanjutnya, kita akan melihat hasil MCP 2023 seperti apa tentunya ini mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan perbaikan Pemkab Polma agar lebih baik lagi.
Jika melihat pembangunan fisik di Polman, kemajuan di Polman, harusnya Polman bisa jadi yang terbaik di Sulbar tapi dengan kondisi defisit ini menjadi tanda tanya besar.w
“Kehadiran kami pertama mendorong tata kelola pemerintahan, Mencegah terjadinya froud atau tindak pidana korupsi dan ketiga memastikan tata pemerintahan dilaksanakan secara efesien efektif untuk kemajuan masyarakat Polman.” jelas Tri Budi Rochmanto.
Kepala Inspektorat Ahmad Saifuddin yang bertindak sebagai moderator menyampaikan, kita bersyukur karena yang dihadiri ini undangan rapat pencegahan korupsi bukan undangan Penindakan.
Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima mengatakan, pencapaian SPI dan MCI akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap ASN. Upaya yang terencana dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan good government menuju ke pemerintahan lebih baik.
“Kiranya kepercayaan masyarakat yang saat ini mengalami degradasi dapat diperbaiki dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima.
Ada area yang perlu menjadi perhatian area ini meliputi MCP, SPI perluasan BMD, dan perbaikan sektor layanan publik serta pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama agar semua dapat memahami langkah dan strategi pencegahan korupsi di Polman.(bdt)
