POLEWALI, POJOKRAKYAT — Resmi dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, I Nengah Tri Sumadana fokus benahi tata kelola keuangan agar bisa keluar dari predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Selasa 16 Juli.
Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima secara resmi melantik PltSekda Polman I Nengah Tri Sumadana dan Astuty sebagai Kepala Disdukcapil Polman di ruang pola Kantor Bupati Polman yang dihadiri oleh Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud, Para Kepala OPD se Kabupaten Polman, Camat dan undangan lainnya.
Seperti diketahui, catatan Keuangan Polman di tahun 2023 menorehkan catatan buruk dengan predikat WDP. Banyaknya temuan persoalan keuangan membuat Kabupaten Polman hampir saja menjadi Kabupaten yang di Disclaimer. Plh Sekda Polman I Nengah menyampaikan, seperti apa yang ditekankan oleh Pj Bupati banyak hal yang harus dilakukan perbaikan salah satunya tata kelola keuangan banyak yang harus di cermati.
“Saat ini kita dalam kondisi WDP dan kedepannya kita bisa kembali mendapat predikat WTP kemudian tata kelola pemerintahan kinerja dan SDM aparatur menjadi perhatian bersama serta Pilkada serentak dukungan ke KPU,Pengamanan menjadi prioritas untuk suksesnya Pilkada,” terang Plt Sekda Polman I Nengah Tri Sumadana.
Lanjutnya, kewajiban prioritas yang tidak bisa dihindari oleh Pemerintah daerah akan menjadi prioritas utama dan Tukin masih menjadi perhatian sesuai dokumen yang tertuang dalam APBD hanya saja harus menyelesaikan dahulu kewajiban yang lebih prioritas.
Dalam kesempatan I Nengah yang di konfirmasi terkait adanya dua surat edaran Pj Bupati terkait percepatan pelaksanaan DAK dimana surat edaran Bupati Polman nomor 01 tahun 2024 yang ditujukan kepada Para pengguna anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan diminta melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan sistem pemilihan penyedia atau e Purchasing.
Mantan Kepala Dinas Kominfo Polman ini mengaku belum membahas hal tersebut dengan Kepala Bagian PBJ Polman. Salah satu kegiatan DAK yang tengah jadi pertanyaan yakni proyek pembangunan SPAM dimana program tersebut dilaksanakan dengan cara e Purchasing sementara beberapa kegiatannya terdapat kegiatan kontruksi.
Terpisah, Kepala Bagian PBJ Polman Arsyad Afandi mengaku tidak tahu menahu terkait dengan surat edaran Bupati tersebut karena surat tersebut ditujukan kepada para Kepala OPD dan PPK bukan ke PBJ.
“Suratnya itu bukan ditujukan kesaya tapi ditujukan ke PPK bukan ke kami di PBJ.” Singkat Arsyad Afandi.(bdt)
