Berita

Pertanyakan Data Penggunaan KWH Meter, Bapenda Polman Surati PLN

×

Pertanyakan Data Penggunaan KWH Meter, Bapenda Polman Surati PLN

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20250219 080014 Chrome
Kantor Bupati Polman

POLEAWALI, POJOK RAKYAT — Pertanyakan data penggunaan Kilowatt Hour (Kwh) sepenjang tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar surati PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sulewasi Barat (Sulbar). Kamis 20/02/2025.

Kepala Bapenda Polman Alimuddin menyampaikan sudah menyurat ke PLN Rayon Mamuju untuk meminta data penggunaan Kwh sepanjang tahun 2024, akan tetapi pihak PLN Rayon Mamuju belum memberikan balasan surat tersebut.

“Suratnya sudah disampaikan sejak Desember 2024 tetapi sampai saat ini belum ada balasan dari PLN Rayon Mamuju terkait permintaan data tersebut,” terang Kepala Bapenda Polman Alimuddin.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Polman hanya menerima dana PPJ sebesar 10 persen dari PLN untuk penggunaan KWH yang dibayarkan setiap bulan langsung ke kas daerah dan Pemkab Polman tidak pernah mengetahui jumlah penggunaan kwh sesungguhnya.

Hasil dari PPJ tersebut digunakan oleh Pemkab Polman untuk perbaikan penerangan jalan di titik lampu jalan yang telah di sebar oleh Pemkab Polman, namun pemeliharaan lampu tersebut faktanya jarang dilakukan sehingga seringkali jadi keluhan masyarakat.(bdt)

IMG 20250718 WA0011
Berita

“Bantuan pangan ini direncanakan sejak Juni–Juli, dan hari ini kita mulai menyalurkannya. Ada 3 langkah yang kita lakukan: operasi pasar, penjualan beras SPHP di kios terdekat, dan penyaluran bantuan pangan langsung. Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” ujar Bupati Samsul Mahmud.

IMG 20250718 WA0000
Berita

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan kegiatan Operasi Pengawasan Keimigrasian dalam rangka pelaksanaan Operasi “Wiraswaspada” yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di seluruh penjuru tanah air.