POLMAN, POJOK RAKYAT — Aktivis Anti Korupsi Sulawesi Barat, menyampaikan desakan terbuka kepada Bupati Polewali Mandar untuk segera memberikan kejelasan dan transparansi terkait hasil evaluasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berkaitan dengan jabatan Direktur RS Pratama Wonomulyo. Minggu 11 Mei.
Sudah hampir 100 hari masa kerja Bupati berjalan, namun hingga kini hasil evaluasi yang dijanjikan belum juga diumumkan kepada publik secara terbuka. Padahal, dalam beberapa aksi demonstrasi yang telah kami lakukan, nama Direktur RS Pratama Wonomulyo telah menjadi salah satu tuntutan utama, seiring dengan adanya dugaan kuat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di rumah sakit tersebut.
Menurut Irfan, selaku Koordinator Aksi, laporan keuangan RS Pratama Wonomulyo pada akhir tahun 2023 menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp1,3 miliar. Namun, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian signifikan antara laporan tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.
Fakta-fakta yang kami temukan di lapangan sebagai berikut:
Total utang RS Pratama Wonomulyo mencapai Rp2.643.066.081 (dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah).
Terdapat tunggakan belanja pegawai, piutang dari pengadaan alat kesehatan, serta klaim BPJS yang belum dibayarkan, yang keseluruhannya mencapai angka miliaran rupiah.
Situasi ini mengindikasikan adanya dugaan rekayasa dalam penyusunan laporan keuangan, di mana Silpa dilaporkan seolah-olah surplus, padahal pada kenyataannya rumah sakit sedang mengalami krisis keuangan akibat beban utang yang cukup besar.
Kami menilai, jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah dan dunia pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar.
Untuk itu, kami menuntut:
Bupati Polewali Mandar segera mengumumkan hasil evaluasi OPD secara terbuka kepada masyarakat.
Memberhentikan atau mengganti Direktur RS Pratama Wonomulyo apabila terbukti terlibat dalam penyimpangan anggaran.
Melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa laporan keuangan dan memastikan adanya pertanggungjawaban hukum.
Meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap seluruh lembaga layanan publik.
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan keadilan ditegakkan. Keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas adalah syarat mutlak bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(*)
