POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pertanyakan masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Polman ditahun 2024.
Angka kematian ibu dan bayi di Polewali Mandar kembali dipertanyakan oleh Anggota Komisi II DPRD Polman saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rapat pembahasan LKPj di Komisi IV DPRD Polman dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Jasman didampingi Anghota Syarifuddin, dan anggota Komisi IV lainnya. Dalam rapat tersebut Komisi IV mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan salah satunya dalam menekan angka kematian ibu dan anak yang telah ditunjang dengan anggaran akan tetapi angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari total 1.310 ibu hamil berisiko tinggi yang tercatat sepanjang tahun 2024, hanya 482 diintervensi oleh Dinkes Polman dengan alasan keterbatasan anggaran. Sisanya, sebanyak 828 ibu hamil tidak tersentuh program layanan kesehatan akibat keterbatasan anggaran yang hanya mencapai Rp. 211 juta.
“Dari 1.310 kasus, hanya 482 yang bisa ditangani. Itu artinya lebih dari separuh tidak mendapat layanan maksimal hanya karena keterbatasan anggaran,” ungkap perwakilan Dinas Kesehatan Sausiono saat rapat bersama DPRD di ruang Komisi IV, Rabu 30 April.
Anggota Komisi IV menilai intervensi yang telah dilakukan oleh Dinkes Polman belum mampu menekan angka kematian secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar soal efektivitas program dan distribusi layanan kesehatan.
“Yang sudah diintervensi saja angkanya masih tinggi, apalagi yang tidak tersentuh. Ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut nyawa,” tegas Wakil Ketua Komisi IV Jasman.
Sementata itu, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, kematian ibu dan anak di tahun 2024 berkurang yakni data ibu meninggal di tahun 2023 terdapat 14 kasus, sementara ditahun 2024 ada 13 kasus berarti berkurang satu kasus akan tetapi itu masih kategori masih tinggi.
Ia juga menyampaikan bahwa salah satu penyebab kematian ibu dan anak karena masih ada juga warga yang bertahan ingin melahirkan dirumah, “sama halnya di Lenggo itu harusnya dirujuk tapi selalu bertahan, Yang jadi masalah yang di kota sudah dijelaskan tidak bisa melahirkan normal tapi Nakes kita tidak di dengar oleh yang bersangkutan.” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, upaya Dinkes Polman untuk mengurangi angka kematian, salah satunya adalah bentuk program revitalisasi Posyandu pemenuhan fasilitas yang memadai dan SDM atau tenaga kesehatan.(bdt)
