POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mulai melelang pengadaan mobil dinas untuk tiga unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman dengan anggaran Rp. 1, 6 Miliar berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Januari 2025.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, pengadaan kendaraan dinas tersebut tayang sejak Januari 2025 dengan metode pengadaan E Purchasing. Terdapat tiga unit kendaraan beroda empat yang diadakan dengan kapasitas mesin 2000 CC.
Penelusuran Informasi yang dihimpun, dua wakil Ketua DPRD Polman direncakan akan mendapatkan pengadaan mobil baru jenis Innova zenix sementara Ketua DPRD belum diketahui jenis mobil yang akan diadakan sesuai dengan kapasitas mesin yang diperbolehkan dalam Permemdagri nomor 11 tahun 2007.
Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Musrifah Aliyah yang ditemui di gedung DPRD Polman membantah jika proses pengadaan randis Unsur Pimpinan DPRD Polman belum berjalan.
“Pertama kami masih melakukan recofusing anggaran belum ada DPA reski yang keluar dan sudah dievaluasi kembali karena ada ketidaksesuaian usulan penganggaran dengan ketentuan di Permendagrinya itu sudah kami revisi sisa menunggu finalisasi DPA,” terang Kabag Umum Setda Polman Musrifah Aliyah. Senin 05 Mei.
Ia menegaskan jika pengadaan kendaraan dinas tersebut belum berproses sama sekali dan saat pihaknya sudah melakukan revisi kembali sesuai dengan peraturan Permendagri.
Ia juga menyampaikan, pengadaan kendaraan dinas tersebut tidak berbicara merek melainkan berbicara spesifikasi. Sementara untuk besaran anggaran yang disiapkan ia mengatakan akan menyesuaikan dengan anggaran hasil recofusing tentu sesuai dengan ketentuan permemdagrinya.
Kemudian terkait dengan boleh tidaknya kendaraan dinas lama DPRD Polman yang bisa di Dum oleh pejabat sebelumnya, Musrifah Aliyah menjelaskan bahwa ada aturan bisa di Dum tetapi ia akan melihat prioritasnya dahulu.
“Kita tahu masih banyak kepala OPD yang belum memiliki kendaraan dinas jadi keputusan penjualan tanpa lelang belum final dan masih dikaji karena ada aturan anggota DPRD lama bisa memperoleh kendaraan itu tanpa melalui lelang tapi pemerintah juga bisa mengkaji akan mengakomodir atau tidak,” jelas Musrifah.
Belum ada keputusan final dan kami akan koordinasi dengan Bagian aset karena data kendaraan dan kepala OPD yang kekurangan.(bdt)
