POLMAN, POJOK RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Polewali Mandar secara resmi meluncurkan Program Bantuan Pangan Beras Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Polewali Mandar, Jumat, 18 Juli 2025, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat fluktuasi harga beras. Kegiatan launching dilakukan Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, dihadiri Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, Ketua DPRD Fahri Padly, Pj. Sekretaris Daerah H. Ahmad Saefuddin , unsur Forkopimda, TNI-POLRI, Pimpinan Cabang Bulog Polewali Mandar, para camat dan lurah Kecamatan Polewali, serta masyarakat penerima manfaat.
Berdasarkan Informasi dari Bulog Polewali Mandar, bantuan pangan beras ini akan disalurkan kepada 44.475 penerima manfaat dengan total distribusi mencapai 889 ton beras, yang terbagi untuk bulan Juni dan Juli 2025. Distribusi perdana dimulai di Kecamatan Polewali, tepatnya di Kelurahan Polewali, Madatte, Pekkabata, dan Manding, yang selanjutnya akan menyasar seluruh kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.
pimpinan bulog
Dalam sambutannya, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud mengatakan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu, di tengah lonjakan harga beras yang terjadi beberapa waktu terakhir.
“Bantuan pangan ini direncanakan sejak Juni–Juli, dan hari ini kita mulai menyalurkannya. Ada 3 langkah yang kita lakukan: operasi pasar, penjualan beras SPHP di kios terdekat, dan penyaluran bantuan pangan langsung. Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” ujar Bupati Samsul Mahmud.
Antusiasme masyarakat penerima manfaat menyambut baik bantuan yang diberikan dan berharap program ini dapat terus berlanjut serta berdampak langsung pada stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Program ini diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah daerah.(bdt)
