POLMAN, POJOK RAKYAT – Perjalanan dinas Bupati Polewali Mandar ke berbagai kota di Indonesia khususnya ke ibu kota Jakarta menuai sorotan publik. Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setda Polman, Musrifa Aliyah, menolak memberikan data anggaran perjalanan tersebut dengan alasan kewenangan berada di Sekda. Selasa 12 Agustus.
Musrifa memastikan seluruh kegiatan perjalanan dinas saat ini tidak bisa fiktif karena wajib disertai bukti foto dengan titik koordinat. “Sekarang tidak bisa lagi fiktif, jangankan Bupati, sopir pun harus jelas siapa yang diantar,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengaku belum bisa menyampaikan total anggaran yang sudah terealisasi karena sebagian masih dalam proses dan berbentuk SPJ.
,”Data detail hanya bisa diakses melalui SIPD oleh tim audit,” jelasnya.
Sorotan publik menguat setelah aksi unjuk rasa pada Senin (11/8/2025) lalu, di mana aktivis menilai Bupati terlalu sering bepergian keluar daerah sehingga beberapa persoalan di Polman terhambat.
Salah satunya penandatanganan SPTJM untuk DAK fisik yang baru dilakukan menjelang batas waktu, membuat pelaksanaan program molor dan berisiko terlambat direalisasikan.(bdt)
Respon (13)
Komentar ditutup.