POLEWALI MANDAR, POJOK RAKYAT — Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, membantah tegas adanya pengaturan rekanan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Revitalisasi Sekolah oleh oknum pengurus Partai Golkar di lingkungan pemerintahannya.
Pernyataan ini disampaikan Bupati sebagai respons atas isu yang ramai mencuat di publik, terkait dugaan keterlibatan politisi dalam penyusunan daftar rekanan proyek di 28 sekolah penerima DAK tahun 2025.
“Ah, enggak lah itu. Urusan teknis itu wewenangnya dinas. Siapa saja boleh ikut tender, asal sesuai mekanisme. Tidak ada itu diatur-atur oleh partai tertentu,” tegas Bupati saat diwawancarai wartawan, Kamis (31/7/2025).
Isu yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah nama kontraktor dalam proyek revitalisasi sekolah diduga merupakan kolega atau kerabat dari salah satu pengurus Partai Golkar Polman. Dugaan ini diperkuat oleh informasi bahwa daftar rekanan telah “diskenariokan” sebelum proyek berjalan.
Namun, Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut campur, apalagi mengintervensi teknis pelaksanaan proyek. “Kalau ada apa-apa di sekolah, itu tanggung jawab kepala sekolah. Saya tidak pernah intervensi. Mana ada? Tidak ada lah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar semua pihak tetap berpijak pada aturan. “Nama saya saja bisa dicatut orang. Tapi saya pastikan, saya bekerja sesuai mekanisme, tidak ada intervensi dari saya. Itu saja,” tutupnya.
Sebelumnya, isu dugaan pengaturan proyek ini telah menjadi perhatian sejumlah media lokal, terutama karena melibatkan dana publik dalam jumlah besar dan kepentingan pendidikan di daerah.(bdt)
Respon (12)
Komentar ditutup.