Berita

Komisi II Ungkap Banyak Permintaan Audiens Tolak Kenaikan PBB

×

Komisi II Ungkap Banyak Permintaan Audiens Tolak Kenaikan PBB

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20250826 085338 Gallery
Wakil Ketua DPRD Polman Imam Singkarru dan Ketua Komisi II Amir memimpin RDP terkait permintaan audiens tolak kenaikan PBB yang berlangsung diruang Komisi II DPRD Polman. Senin 25 Agustus 2025. ===

POLMAN, POJOKRAKYAT — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar tindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat terkait keluhan lonjakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Polman. Senin 25 Agustus.

Ketua Komisi II DPRD Polman Amir mengungkapkan, sudah banyak permintaan audins dari beberapa Mahasiswa dan tokoh masyarakat terkait isu kenaikan pajak. Ia mengatakan bahwa tuntutannya sama yakni menolak isu kenaikan pajak.

IMG 20250904 WA0010 scaled

“Besok diagendakan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan Bapenda dan perwakilan Bupati,” jelas Ketua Komisi II DPRD Polman Amir.

Sementara terkait kenaikan pajak, Amir menyampaikan bahwa kenaikan yang ada menurut Bapenda adalah penambahan nilai objek pajak sehingga bertambah nilai pembayaran pajaknya setelah dikalkulasi.

Ia juga membenarkan jika ada kenaikan drastis di Polman tetapi Bapenda tadi belum jelas menyampaikan persetase kenaikannya.

Sebagai Ketua Komisi II Amir menegaskan menolak kenaikan pajak apabila memberatkan masyarakat.

Senada, Wakil Ketua DPRD Polman Imam Singkarru menegaskan jika membebani masyarakat tentu DPRD akan tolak karena jangan sampai ada gejolak di masyarakat apalagi sudah ada kejadian di daerah lain.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Polman Maemunis menyampaikan, yang disampaikan ke DPRD Polman bukan tuntutan tetapi masukan agar mempertimbangkan kenaikan pajak apalagi isu ini dapat membuat konflik sosial pergerakan massa.

“Daripada kita memaksakan kenaikan pajak yang memicu konflik sosial yang sebaiknya ditunda dan sebenarnya ada razio PAD yang bisa dikejar yang potensinya lebih besar dibanding harus menaikkan pajak,” ujar Maemunis.

Ia mengungkapkan jika seharusnya yang dikejar oleh Pemda adalah kebocoran PAD yang 50 persen ini tidak masuk karena banyak penyebab, bisa jadi karena tidak optimal bahkan bisa jadi karena bocor.

Mantan Ketua KPM PM Tamrin menyampaikan, banyak Pertashop yang tidak aktif tetapi ada juga yang sudah aktif. Apakah Dewan ini sudah melakukan pengawasan PAD Pertashop dan apa kendala sampai yang tidak aktif ini kendalanya.(bdt)

IMG 20250902 WA0000
Berita

POJOKRAKYAT – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar kembali melaksanakan program Imigrasi Goes to School dengan menyasar pelajar tingkat SMA/SMK di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yaitu SMK Negeri 1 Mamasa, SMA Negeri 1 Mamasa, STT Mamasa, SMKS YPK Mamasa,SMA Kristen Ethnos Mamasa, SMKS Adskar Balla Mamasa, yang di laksanakan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini di laksanakan sebagai bagian dari upaya edukasi dan penyebaran informasi keimigrasian .