Daerah

Bupati Polman Apresiasi Launching SPPG Kumala Bhayangkari

×

Bupati Polman Apresiasi Launching SPPG Kumala Bhayangkari

Sebarkan artikel ini
IMG 20251007 WA0023 scaled

POLMAN, POJOK RAKYAT — Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menghadiri kegiatan Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polres Polman yang berada di bawah naungan Yayasan Kumala Bhayangkari.

Acara peresmian yang berlangsung di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, ini diresmikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, pada Selasa (7/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menyampaikan apresiasi atas peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program MBG bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Polewali Mandar melalui pemenuhan gizi sesuai standar, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Program MBG ini bukan hanya tentang gizi, tetapi juga tentang masa depan generasi kita. Anak-anak yang sehat dan bergizi baik akan menjadi SDM unggul yang siap bersaing,” ujar Bupati Samsul Mahmud.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

“Manfaat ekonomi dari MBG sangat besar. Setiap SPPG dapat mengoperasikan sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berarti ada perputaran uang hingga Rp30 miliar per bulan jika terdapat 30 SPPG di Polman. Ini tentu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain itu, program MBG juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat lokal dalam penyediaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan sayuran. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

“MBG juga menciptakan lapangan kerja. Satu SPPG dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja, sehingga jika ada 30 SPPG, akan memberdayakan sekitar 1.400 orang yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan,” ungkapnya.

Meski diakui masih terdapat beberapa kendala operasional di awal pelaksanaan, Bupati menekankan pentingnya membangun sistem yang menjamin penyajian makanan secara steril dan menggunakan bahan baku segar dengan standar penerimaan yang jelas.

“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat, saya optimistis program MBG dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Polewali Mandar,” tutupnya.

IMG 20251009 WA0009
Daerah

Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud di dampingi Kadis sosial H. Aswar Jasin,Camat Binuang,sekcam Binuang, Kapolsek Binuang, Danramil kembali menyerahkan bantuan sosial permakanan berupa sembako kepada lansia terlantar dan anak di luar panti di desa Tonyaman tepatnya di dusun lendang, kapejang,welang-pelang, dan kampung baru kec. Binuang.
Paket bantuan sosial permakanan/sembako yang diserahkan masing-masing perorang, terdiri beras 75 kg, gula pasir 4 kg, mie instan 3 dos, kecap 3 btl, minyak 2 liter, gula tropicana 2 dos yang bersumber dari anggaran APBD 2025 melalui Dinas Sosial Polman.

IMG 20251007 WA0002
Daerah

POJOK RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program perlindungan jaminan sosial yang menyasar 25.714 pekerja rentan di wilayah tersebut. Acara peluncuran program ini dilaksanakan secara resmi di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar pada hari Senin.

Screenshot 20250610 103344 Gallery
Daerah

POJOK RAKYAT — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar melalui Badan Keuangan daerah menjamin bahwa pembayaran gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan segera dilunasi pada bulan Oktober 2024 ini. Hal ini disampaikan untuk menanggapi keterlambatan pembayaran gaji yang telah berlangsung sejak bulan Juli.

IMG 20241218 WA0000
Daerah

Dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat, Irfan, secara tegas mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar untuk segera turun tangan dan memeriksa Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamasa atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi selama tiga tahun terakhir: 2022, 2023, dan 2024.