POLMAN, POJOK RAKYAT — Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj. Andi Depu Polewali Mandar (Polman) membantah tudingan bahwa membengkaknya belanja pegawai Pemkab Polman tahun anggaran 2024 disebabkan oleh tingginya belanja pegawai di rumah sakit tersebut.
Direktur RSUD Hj. Andi Depu, dr. Anita, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Menurutnya, nilai Rp.109 miliar yang disebut sebagai pembenan belanja pegawai Rumah Sakit yang tidak terprediksi atau tidak terhitung itu tidak benar karena semua terencana dengan baik.
“Pendapatan RSUD tahun 2024 mencapai Rp.158 miliar, Jadi kalau Rp.109 miliar disebut dibebankan ke rumah sakit, itu sangat tidak masuk akal,” tegas dr. Anita, Rabu 21 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, belanja pegawai di RSUD terbagi dua sumber, yakni APBD dan BLUD.
Dari APBD, anggaran gaji pegawai direncanakan sebesar Rp.26 miliar, namun realisasinya hanya Rp.23 miliar — justru terjadi efisiensi sebesar Rp.3 miliar.
Sementara pendapatan dari BLUD, sebelum perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp.130,5 miliar dengan belanja pegawai Rp.54 miliar,420 juta. Pada saat perubahan, setelah melihat target pendapatan yang hampir tercapai, RSUD ada penambahan sebesar Rp.14,5 miliar yang disampaikan ke Kaban Keuangan dan diterima oleh pak Mifta, rencana perubahan anggaran kami yang Rp. 14,5 miliar di mana Rp. 9 miliar di antaranya untuk belanja jasa pegawai yang kami minta tambah belanjanya.
“rencana perunahan Rp.14,5 miliar target pendapatan yang kami tambah, yang kemudian digunakan untuk belanja pegawai Rp. 9 Miliar,jadi semuanya sudah terprediksi dan sudah dikonfirmasi ke Badan Keuangan dan ditandatangani oleh pak Mifta,” jelas dr Anita.
Diending terakhir dihubungi kembali dan diketahui oleh Pj. Sekda saat itu, Pak I Nengah,dan disampaikan tidak usah pake karena masih ada ambang batas. Jadi kalau alasan tidak terencana, kami terncana dengan jelas, kami juga sudah menambah untuk belanja pegawai tapi saat itu disampaikan jika ingin menambah mesti menambah lagi pendapatan.
“Saat itu saya berpikir kenapa mesti saya menambah pendapatan karena sudah ada tambahan pendapatan Rp. 14.5 miliar, tapi penjelasannya itu sudah ter fix dengan belanja bidang lain,”jelasnya.
Lebih lanjut, dr. Anita menjelaskan, total realisasi belanja pegawai RSUD tahun 2024 sebesar Rp.75 miliar, termasuk gaji dan jasa pegawai. Sedangkan pendapatan rumah sakit mencapai Rp. 158 miliar, naik Rp.13 miliar dari target awal Rp.145 miliar.
Ia mengakui, lonjakan belanja pegawai sebesar Rp.21 miliar terjadi karena adanya tambahan pendapatan BLUD dan pembayaran jasa pegawai. Namun, peningkatan tersebut masih berada dalam ambang batas 20 persen sesuai ketentuan.
“Sekitar 44 persen dari belanja pegawai digunakan untuk jasa tenaga medis. Semua pegawai menerima sesuai proporsi masing-masing, dan yang terbesar adalah jasa medis,” tambahnya.
Selain itu, pembayaran untuk dokter kontrak dan pegawai non-ASN di RSUD juga menggunakan dana BLUD, bukan APBD murni.
Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), dr. Anita menegaskan bahwa awalnya pihaknya tidak dimintai langsung oleh BPK dan nanti di detik akhir baru ada permintaan.
“Saat pemeriksaan, BPK ha. Kami justru tidak dimintai data terkait tunjangan pegawai dan di detik akhir BPK baru ada permintaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihak RSUD diminta memisahkan data belanja pegawai ASN dan non ASN. Ia juga mengungkapkan jika besarnya nominal belanja pegawai ASN di RSUD disebabkan banyaknya dokter berstatus ASN yang bertugas di rumah sakit tersebut.(bdt)
