MAMASA, POJOK RAKYAT — Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat, Andi Irfan, mendesak Bupati Mamasa untuk melakukan reformasi birokrasi tanpa kompromi. Ia meminta agar pejabat yang memiliki catatan temuan audit atau masalah hukum tidak lagi dipertahankan di posisi strategis.
“Rotasi dan mutasi jangan jadi sekadar formalitas. Kalau yang bermasalah tetap dipertahankan, itu bukan reformasi — itu pengulangan kesalahan lama,” tegas Irfan, Minggu (2/11/2025).
Irfan menyoroti dua instansi yang dianggap paling krusial, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bidang Keuangan, yang menurutnya kerap menjadi “langganan” temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Temuan di PUPR saja mencapai Rp15 miliar hanya dalam satu tahun anggaran. Angka ini jelas tidak bisa dianggap sepele,” ungkapnya.
Ia menilai, reformasi birokrasi di Mamasa baru bisa disebut berjalan jika mutasi pejabat dilakukan berdasarkan meritokrasi bukan karena nepotisme, kepentingan politik, atau kompromi jabatan.
“Bupati harus berani memutus mata rantai rotasi kosmetik. Jangan lagi ada pejabat yang punya rekam jejak bermasalah tapi justru kembali duduk di kursi empuk,” katanya.
Menurut Irfan, prinsip meritokrasi harus menjadi dasar setiap keputusan mutasi dan rotasi jabatan. Penempatan pejabat harus mempertimbangkan kompetensi, kinerja, rekam jejak, dan integritas, sebagaimana diatur dalam sejumlah regulasi, seperti PP No. 100 Tahun 2000, PP No. 96 Tahun 2000, dan PP No. 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja ASN.
Ia juga menyinggung evaluasi reformasi ASN yang kini tengah digarap oleh Kementerian PANRB, yang menekankan pentingnya sistem merit dalam tata kelola birokrasi.
Irfan berharap Bupati Mamasa tidak menutup mata terhadap pejabat yang setiap tahun jadi langganan temuan BPK. Ia mendorong adanya mekanisme rotasi transparan dan terbuka, termasuk mapping kompetensi serta verifikasi rekam jejak bersih dari temuan atau penyidikan hukum.
“Kalau reformasi birokrasi hanya jadi jargon tanpa perbaikan nyata, maka korupsi, pemborosan, dan buruknya pelayanan publik akan terus berulang,” tegasnya.
“Sekarang saatnya Bupati Mamasa membuktikan: reformasi birokrasi itu bukan sekadar slogan, tapi aksi nyata.”(bdt)
