POLMAN, POJOKRAKYAT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kominfo Press Sulbar bekerja sama dengan Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet, Selasa (3/6/2025) di Hotel Alternatif Polewali.
Acara ini dihadiri sekitar 50 peserta, terdiri dari para camat di wilayah terdampak, kepala desa dan sekretaris desa, kepala puskesmas, perwakilan UPTD SMK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta undangan lainnya.
Kepala Dinas Kominfo Press Sulbar, Mustari Mula, S.Sos., M.Si., dalam pengantarnya menyampaikan bahwa program penanganan blankspot dan lemah sinyal internet merupakan bagian dari program prioritas pemerintahan SDK-JSM.
“Pemerintah provinsi menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh wilayah di Sulawesi Barat, terutama kantor-kantor pelayanan publik seperti kantor desa, sekolah, dan puskesmas sudah terjangkau sinyal internet,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar, Dr. Aco Musaddad HM, yang mewakili Pemkab Polewali Mandar. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap wilayah Polewali Mandar.
“Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Barat atas dukungan terhadap infrastruktur dan layanan internet desa,” kata DR. Aco Musaddad.
Ia juga menambahkan bahwa dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud dan Gubernur Dr. Suhardi Duka, telah banyak program strategis yang dikolaborasikan, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, program transmigrasi terintegrasi, serta ketahanan pangan.
“Program penanganan blankspot ini akan sangat mendukung pelaksanaan program transmigrasi terintegrasi dan Sekolah Rakyat di Polewali Mandar,” imbuhnya.
Dalam paparannya, Aco Musaddad juga menyampaikan bahwa dari total 144 desa di Polewali Mandar, terdapat 33 desa atau sekitar 23 persen yang masih mengalami blankspot.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Informatika Dinas Kominfo Press Sulbar, Ridwan Djafar, S.IP., M.Si., menyatakan bahwa di tengah kondisi refocusing anggaran, Dinas Kominfo justru mendapatkan tambahan alokasi dana untuk menuntaskan persoalan blankspot secara bertahap selama lima tahun ke depan.
“Tahun ini, Pemprov Sulbar menargetkan penambahan 15 titik internet di setiap kabupaten, terutama untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, serta kantor desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ridwan juga memaparkan data fasilitas layanan publik tanpa koneksi internet di Provinsi Sulbar per Mei 2025, yaitu: 196 kantor desa, 44 SMA, 68 SMK, 13 SLB, dan 63 puskesmas. Khusus di Kabupaten Polewali Mandar, jumlahnya mencakup 36 kantor desa, 2 SMA, 8 SMK, 2 SLB, dan 8 puskesmas — total 56 titik layanan publik yang belum terhubung internet.
Aco Musaddad mengingatkan bahwa dampak blankspot sangat besar bagi masyarakat.
“Blankspot menyebabkan ketimpangan akses informasi, terbatasnya layanan daring, dan dapat menghambat pembangunan ekonomi lokal,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan beberapa penyebab utama masih adanya wilayah blankspot, antara lain topografi yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur dasar, serta ketimpangan pembangunan.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Sulbar, dan Pemkab Polewali Mandar, diharapkan persoalan blankspot dapat ditangani secara tuntas demi mendorong pemerataan pembangunan digital di seluruh pelosok daerah.(rls)
