POLMAN, POJOK RAKYAT — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus mengakselerasi langkah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi yang digelar pada Rabu, 24 Juni 2025 di Aula Balitbangren Kab. Polewali Mandar
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami MP, turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah H. Ahmad Saifuddin, SH., MM., Plt. Asisten Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, AP., M.Si., pimpinan OPD, dan kepala satuan kerja terkait.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya perbaikan yang efektif dan berkelanjutan. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk:
Mereview dan mengidentifikasi rekomendasi Kementerian PAN-RB atas pelaksanaan RB tahun 2024,Memetakan permasalahan serta kendala penyelenggaraan RB,Menyusun roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi 2025 yang terukur, sistematis, dan berdampak meningkatkan kolaborasi serta sinergi lintas perangkat daerah,
Memaksimalkan peran Inspektorat dalam evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB.
0038 menit ke 0,55/6:14
“Harapan kita tahun 2025 bisa meraih peringkat A. Saya rasa kita mampu jika bekerja dengan baik. Reformasi birokrasi adalah strategi utama yang menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ujar
Diketahui, capaian reformasi birokrasi tahun 2024 berada di angka 72,33 (peringkat BB), meningkat dari 67,34 (peringkat B) pada tahun 2023.
Plt. Asisten Administrasi Umum, I Nengah Tri Sumadana, turut memaparkan indikator evaluasi RB yang kini selaras dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2025–2030.
00365 menit ke 1:14/5:40″
“Visi tata kelola pemerintahan yang bersih kini berada di misi pertama RPJMD. Komitmen ini ditunjukkan dengan penempatan indeks reformasi birokrasi sebagai indikator utama peningkatan integritas dan kualitas layanan publik,” jelasnya.
Rapat ini juga menyoroti adanya pergeseran indikator reformasi birokrasi nasional. Keberhasilan RB ke depan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tapi juga dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, digitalisasi layanan, pengendalian inflasi, serta penggunaan produk dalam negeri.(rls/Warta Kominfo Polman)
