POLMAN, POJOK RAKYAT — Audiensi Workshop Pengelolaan Infrastruktur Publik (PIP) Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) terlaksana di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin, 7 Juli 2025.
Workshop ini diikuti oleh sejumlah perangkat daerah dan pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Balitbangren, Badan Keuangan, RSUD Wonomulyo, serta para kepala puskesmas se-Kabupaten Polewali Mandar. Program PIP DAU SG khusus bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan indeks kesehatan di daerah.
Dalam sambutannya, Hj Andi Nursami Masdar Wakil Bupati Polewali Mandar menyampaikan bahwa SPM adalah urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dipenuhi. Hal ini selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yakni “Polman Sehat”. MakasSeluruh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan dituntut aktif berada di garda terdepan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Standar Pelayanan Minimal adalah kebutuhan wajib pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa DAU yang ditentukan penggunaannya dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum,” Katanya
Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total APBD, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 240 miliar atau sekitar 15 persen, sedangkan dana transfer mencapai Rp 1,3 triliun, menyumbang 80 persen dari pendapatan daerah.
Gazali, Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan bahwa Polewali Mandar telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu daerah pilot project pendampingan perencanaan DAU SG di sektor kesehatan. Melalui program ini, tenaga ahli dari pusat akan mendampingi daerah dalam menyusun perencanaan yang efektif guna meningkatkan capaian SPM.
“Untuk tahun 2024, capaian SPM bidang kesehatan kita sudah mencapai angka 80. Ini sudah masuk kategori tuntas madya. Namun kita tetap perlu kerja keras dan perencanaan yang matang agar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah lain,” jelasnya.
Workshop ini menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antar instansi, demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal dan merata di seluruh wilayah Polewali Mandar.(*)
