Daerah

HMI Polman Desak Bank Yang Belum Kantongi IUPTLS dan SLO Ditutup

×

HMI Polman Desak Bank Yang Belum Kantongi IUPTLS dan SLO Ditutup

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20251129 081241 Gallery
Perwakilan Anggota DPRD Polman H. Samril saat menerima aksi unjukrasa HMI Polman.

POLMAN, POJOK RAKYAT — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) desak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman keluarkan rekomendasi penutupan Bank dan SPBU yang tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Sertifikat Layak Operasi (SLO). Jum’at 28/11/2025.

Aksi unjukrasa HMI ini menyampaikan tiga poin tuntutan yakni meminta untuk menyelediki keberadaan genset di bank-bank dan SPBU yang diduga tidak mengangtongi izin IUPTLS dan SLO
khususnya wilayah Polewali Mandar.

Kedua, Meminta untuk menindaklanjuti secara hukum setiap temuan pelanggaran perizinan dan keselamatan tenaga listrikan sesuai peraturan. Apabila ditemukan pelanggaran segera proses secara hukum tanpa pandang bulu demi member efek jera

Ketiga, Meminta untuk tidak beroperasi sementara waktu semua bank-bank dan SPBU selama tidak memiliki izin kelistrikan.

“Tidak ada alasan bagi pihak Perbank kan dan SPBU untuk tidak melengkapi perizinan tersebut karena Pemerintah pusat sudah menerbitkan izin ini sejak tahun 2009,” jelas Koordinator Aksi Arif.

Ia meminta agar pemerintah dan DPRD mengeluarkan rekomendasi menutup sementara waktu Bank dan SPBU yang belum melengkapi perizinan tersebut. tegasnya.

Penyampaian aspirasi HMI Polman dterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Polman Amir, Wakil Ketua Komisi II Hamzah Syamsuddin dan H. Nurdin Tahir.

Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin berjanji akan menindaklanjuti aspirasi HMI cabang Polman dengan memanggil pihak-pihak terkait, “kita minta pihak Humas untuk menyampaikan surat panggilan ke Bank dan SPBU serta OPD terkait untuk membahasa terkait aspirasi mahasiswa.” jelasnya.

Sejumlah perwakilan Mahasiswa yang duduk di ruang aspirasi mengeluhkan lambannya respon DPRD Polman dan Polres Polman dalam menyikapi permintaan RDP dan pelaporan.
“kami sudah memasukkan laporan ke Polres tapi sampai saat ini surat kami belum di disposisi dan kami juga sudah menyurat ke DPRD tapi sama belum ditindaklanjuti sehingga hari ini kami turun,” jelasnya.(bdt)

Screenshot 20260715 215812 Gallery
Daerah

Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran (LKPA) melayangkan somasi kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) terkait hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. LKPA meminta Bupati Polewali Mandar membatalkan pengangkatan pejabat yang dinyatakan lulus karena diduga terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Rabu 15/07/2026.

Screenshot 20260714 151715 Gallery
Daerah

Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran (LKPA) bersama aktivis antikorupsi Andi Irfan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Selasa (14/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa menantang Bupati Polman beserta jajarannya untuk membuka data pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

IMG 20260629 WA0010
Daerah

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung Silopo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, menggelar Sosialisasi Keselamatan Pelayaran sekaligus membuka Gerai Pengukuran Pas Kecil bagi kapal nelayan di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (29/6/2026).