POLMAN, POJOKRAKYAT — Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung Silopo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, menggelar Sosialisasi Keselamatan Pelayaran sekaligus membuka Gerai Pengukuran Pas Kecil bagi kapal nelayan di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Senin (29/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Layar Aman, Ukuran Sesuai, Pelayaran Selamat” ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya keselamatan pelayaran, legalitas kapal, serta tertib administrasi bagi kapal nelayan berukuran hingga 7 Gross Tonnage (GT).
Selain memberikan penyuluhan mengenai keselamatan pelayaran, UPP Kelas II Tanjung Silopo juga membuka layanan pengukuran kapal dan penerbitan Pas Kecil secara gratis. Pas Kecil merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah ukuran kapal, mendukung keselamatan pelayaran, menjadi syarat dalam proses perizinan kapal, sekaligus mendorong tertib administrasi kapal nelayan.
Dalam sosialisasi tersebut, para nelayan juga diedukasi untuk selalu menggunakan life jacket saat melaut, memastikan kapal dalam kondisi laik laut, memperhatikan informasi cuaca sebelum berlayar, tidak mengonsumsi alkohol saat bekerja di atas kapal, serta mematuhi seluruh aturan dan rambu pelayaran demi meminimalisasi risiko kecelakaan di laut.
Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Nurcholis, SH., MH., yang turut menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan.
Menurutnya, pengukuran kapal dan penerbitan Pas Kecil secara gratis diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kapal-kapal nelayan yang selama ini belum memiliki dokumen resmi.
“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Dengan adanya pengukuran dan pendataan kapal secara gratis, diharapkan tata kelola kapal nelayan menjadi lebih tertib,” ujarnya.
Nurcholis menambahkan, program tersebut akan menjangkau seluruh wilayah pesisir di Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki komunitas nelayan.
Ia juga berharap kegiatan ini tidak hanya meningkatkan tertib administrasi kapal, tetapi turut membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Menurutnya, data kapal yang telah terdaftar nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan kepada nelayan secara lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala UPP Kelas II Tanjung Silopo, Muhlis Usman, SH., MM, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pelayaran sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kapal-kapal nelayan yang selama ini belum memiliki dokumen legal.
“Kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat pesisir, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kapal secara gratis. Program ini bertujuan agar kapal-kapal nelayan memiliki legalitas yang jelas,” kata Muhlis.
Selain membuka layanan pengukuran kapal, pihaknya juga membagikan life jacket kepada sejumlah nelayan. Menurut Muhlis, masih banyak nelayan yang melaut tanpa dilengkapi alat keselamatan, sehingga bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut.
Muhlis menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara UPP Kelas II Tanjung Silopo dengan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.
Melalui kolaborasi tersebut, tidak hanya aspek keselamatan pelayaran yang menjadi perhatian, tetapi juga edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan kawasan pesisir yang masih dihadapkan pada persoalan sampah.
“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya legalitas kapal, mengutamakan keselamatan saat melaut, serta memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan kawasan pesisir demi keberlanjutan lingkungan,” tutup Muhlis.Versi ini lebih objektif karena menghilangkan narasi bahwa kegiatan “berawal dari usulan Kejari”, namun tetap mempertahankan peran Kejaksaan sebagai pihak yang mendukung dan berkolaborasi dalam kegiatan tersebut.(al)
