POLMAN, POJOKRAKYAT.ID – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) memberikan lima catatan penting kepada pemerintah daerah dalam persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut menjadi perhatian DPRD agar pelaksanaan anggaran tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Lima catatan itu disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Polman dalam laporan akhir pembahasan Ranperda APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD, Minggu (15/11/2026).
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan DPRD adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Banggar DPRD untuk mengawasi realisasi penerimaan PAD dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD juga meminta pengelolaan pendapatan dilakukan lebih profesional melalui penerapan sistem pemungutan berbasis digital serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain persoalan pendapatan, DPRD menekankan penyelesaian sejumlah persoalan pelayanan publik yang dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah daerah pada 2027.
Di antaranya penanganan persoalan sampah melalui pembenahan manajemen pengelolaan, termasuk penyediaan mobil sampah, kontainer, dan bank sampah.
Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta mengoptimalkan program percepatan penurunan prevalensi stunting.
Sementara di sektor pendidikan, DPRD menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya penanganan dan penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS).
DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan validasi data pembangunan dan mengoptimalkan aplikasi Polman Satu Data sebagai dasar perencanaan, evaluasi pembangunan, serta pelayanan informasi publik.
Catatan berikutnya menyangkut koordinasi dan sinergitas antarlembaga. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kerja sama agar program pembangunan menghasilkan output yang lebih efektif dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Tak kalah penting, Banggar meminta Bupati Polman mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia aparatur. Penempatan serta pengembangan kompetensi ASN diharapkan lebih mempertimbangkan kapabilitas dan kinerja.
**APBD Rp1,64 Triliun, PAD Naik Rp7,8 Miliar**
Di sisi anggaran, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati postur APBD Polman 2027 sebesar Rp1,64 triliun, dengan pendapatan dan belanja masing-masing Rp1.643.516.269.651.
Dalam pembahasan tersebut, target PAD juga mengalami peningkatan sekitar Rp7,8 miliar atau 2,3 persen dari target sebelumnya Rp338,5 miliar menjadi sekitar Rp346,3 miliar.
Peningkatan itu bersumber dari optimalisasi pajak, termasuk pajak listrik PLN, retribusi sampah, retribusi pasar, serta penerimaan dari optimalisasi pemeriksaan Prolanis UHC BPJS pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Tambahan proyeksi pendapatan tersebut turut membuka ruang penambahan belanja sekitar Rp6,3 miliar lebih untuk 10 perangkat daerah.
Di antaranya tambahan anggaran pembangunan Jembatan Tapua sebesar Rp3 miliar lebih, perbaikan Jembatan Poros Kediri-Bumiayu, serta rehabilitasi Puskesmas Kebunsari.
Melalui persetujuan Ranperda APBD 2027 tersebut, DPRD menegaskan sejumlah catatan yang disampaikan harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran, sehingga kebijakan fiskal benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Polman.(*)












