POLEWALI, POJOKRAKYAT — Rencana kegiatan bimbingan teknis pelayanan pencatatan sipil yang diadakan di Makassar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kabupaten Polewali Mandar dinilai memboroskan anggaran ditengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Kamis 18 April.
Berdasarkan informasi yang dihimpun rencananya pada Senin 22 April DKCS Polman akan melaksanakan Bimtek pelayanan kependudukan yang diselenggarakan di Hotel Swis Bellin Panakukang Makassar dengan menghadirkan para Kepala Desa dan Lurah di 16 Kecamatan di Polman.
Ketua Amperak Arwin Harianto mengatakan, Bimtek pada dasarnya bertujuan untuk berpartisipasi dalam rangka membantu program pemerintah untuk Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya dapat dilaksanakan di Polman saja apalagi kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami defisit.
“Kami menilai ada “aroma Bisnis” dalam penyelenggaraan bimtek melihat kondisi keuangan daerah dan Desa yang sedang sekarat, tetapi bimtek justru dilaksanakan di Makassar,” terang Arwin Harianto.
Kami yakin Pj saat ini tidak paham akan masalah yang ada di Polman, untuk itu ia berharapdi ketegasan pihak DPRD Polman untuk segera mengeluarkan rekomendasi terkait keberadaan Pj saat ini.
Sementara itu, yang akan memberikan materi ini adalah Dirjen Kependudukan dan kami menyesuaikan jadwal beliau dan kami ingin agar Capil kita ini dapat perhatian dari pemerintah pusat jangan yang kependudukan nya besar yang diperhatikan karena ibarat manusia kita masih usia muda yang butuh banyak bantuan.
“Kebetulan beliau juga ada acara di Sorong aehingga beliau mau hadir memberikan materi sehingga kita cari tempat terdekat yakni Makassar,” jelas Kepala DKCS Polman Astuty.
Lanjutnya,Kepala Desa juga tidak wajib mengikuti kegiatan ini tetapi alangkah bagusnya jika dapat hadir karena yang datang ini Dirut pencatatan Sipil yang datang dan ini kesempatan langka.
Astuty mengatakan, ia akan menyampaikan agar kedepan dapat diselenggarakan di Polman. Kemudian terkait biaya konsumsi dan sewa hotel ditanggung Capil, untuk tempat tinggal dan biaya transportasi ditanggung oleh Kepala Desa.
Staf DKCS menambahkan, komunikasi intens dengan Dirjen baru kali ini dijawab dan waktunya Pak Dirjen sendiri yang tentukan sehingga kita cari solusi terbaik. Seharusnya kita antusias karena yang datang adalah Dirjen untuk memberikan materi apalagi jelang Pilkada agar pilkada berjalan damai.
Kepala Bidang Kependudukan Andi Erni segala aturan adalah pemerintah pusat yang mengetahui sehingga moment ini sangat penting bagi mereka untuk belajar, “ini kesempatan pak Kades dan semua yang menjadi uneg-uneg didesa bisa tersampaikan.” terangnya.(bdt)
