POLMAN,POJOKRAKYAT – Sharing, Anggota Dewan dari Provinsi Sulawesi Selatan ramai-ramai berkunjung ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.Kamis 18/04/2024.
Seperti Kunjungan kerja DPRD kota Bontang, DPRD Kabupaten Luwu Utara, DPRD Kabupaten Gowa, DPRD Kota Pare-Pare, DPRD Kabupaten Bone dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Kunjungan kerja para Anggota Dewan ke Kantor DPRD Polman disambut baik oleh sekertariat DPRD Polman, para anggota Dewan diterima di ruangan yang berbeda lantaran kedatangan anggota DPRD ini hampir bersamaan.
Kabag Risalah dan Persidangan, Barliyang, mengatakan, para anggota DPRD ini datang Kunjungan kerja, mereka juga konsultasi seperti masalah LKPJ dan Pansus.
“Ada yang datang kunjungan kerja, membahas tentang Pansusu, LKPJ ada juga yang datang konsultasi. Hari ini banyak yang kita terima, hampir tiap hari ada kunjunga, mulai dari bulan puasa sampai sekarang,” kata Barliyang, sata ditemui di ruangannya, Kamis (17/4/2024).
Menurutnya, saat para anggota DPRD dari daerah lain tiba dikantor DPRD Polman, tidak ada satupun Anggota DPRD Polman yang menerima kunker anggota DPRD tersebut.
“Yang terima kunjungan kerja anggota DPRD dari daerah lain adalah sekertariat karena sampai sekarang (pukul 11:50 wita) para anggota DPRD Polman saya liat tidak, tapi biasanya kalau ada mereka yang terima, saya tidak tau persih mereka kemana, tapi ada beberapa yang kunjungan kerja ke Mamuju dan Makassar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Gowa, Rafiuddin, mengatakan, ia bersama rombongan datang ke Kantor DPRD Polman dalam rangka kunjungan kerja, untuk mempertanyakan seperti apa LKPJ di Kabupaten Polman.
“Saya ke Kabupaten Polman kunjungan kerja, karena sekarang ini LKPJ sementara berjalan sama seperti di Kabupaten Gowa lagi berjalan, katanya anggota Dewan disini sementara keluar Pansus untuk LKPJnya sehingga kita kordinasi dengan staf yang ada disinikatanya akhir bulan ini LKPJ di sini sudah mau diparipurnakan, dan saya akan bawa ini ke teman-teman DPRD Gowa bahwa seperti ini yang terjadi di DPRD Kabupaten Polman” unjarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone, Andi Ahiruddin, mengatakan, pihaknya datang untuk mempertanyakan seperti apa proses LKPJ di Kabupaten Polman pasalnya Kabupaten Polman dan Bone statusnya masih Pj Bupati.
“Alhamdulillah kita diterima dengan baik, kita kesini untuk sharing bagaimana LKPJ yang ada di Polman karena Bupati kita sama masih PJ, karenan disitu pasti ada pertanyaan yang mana kita mintai pertanggung jawaban apakah Bupati atau PJ Bupati,” jelasnya.
“Sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat PJ Bupati hanya mengatur skala prioritas, sementara LKPJ Bupati 2023 lebih umum sesuai Visi Misinya,” tambahnya.
Setelah melakukan kunker di Kantor DPRD Polman, para anggota DPRD dari berbagai daerah melakukan Foto bersama di depan kantor DPRD Polman.(bdt)
