POLMAN,POJOKRAKYAT.ID — Bertempat di Sport Center Kabupaten Polewali Mandar, Tim Penyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) melakukan brifing dalam rangka Tahapan Sosialisasi dan Konsolidasi Penyusunan Dokumen RP2KPKP.
RP2KPKPK sendiri merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi). Rencana ini disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh
Rapat persiapan ini dihadiri oleh Tim Inti Penyusun Dokumen yang terdiri dari Tenaga Ahli Pendamping Penyusun Dokumen, Analis Tata Ruang, Analis Data Geospasial dan Pengelola Data Bidang Ipwil, serta Mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota yang nantinya akan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa bahan-bahan sosialisasi dan konsolidasi berupa overview dokumen perencanaan dan kebijakan daerah, SK Kumuh, dan SK Pokja PKP Kabupaten/Kota sudah disiapkan.
Pembahasan berfokus pada draft rencana kerja, pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan, serta data awal profil kawasan kumuh. Tim juga memastikan kesiapan Peta Dasar, kelembagaan masyarakat, serta dokumen status tanah dan perpetaan status tanah permukiman. Peta daerah rawan bencana Kabupaten/Kota turut diperiksa untuk melengkapi informasi yang diperlukan.
Diskusi ini merupakan langkah awal persiapan untuk melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi yang nantinya akan melibatkan Pokja PKP Kabupaten yang terdiri dari beberapa OPD seperti Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Dinas LHK, Balitbangren, serta beberapa OPD terkait lainnya.
Sosialisasi dan konsolidasi nantinya juga akan melibatkan Pokja PKP Provinsi Sulawesi Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Sosialisasi dan Konsolidasi tersebut adalah langkah krusial untuk membentuk kesamaan pemahaman dan sekaligus akan menjadi titik take off pelaksanaan penyusunan RP2KPKPK.(rls)
