POLMAN, POJOKRAKYAT — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada hari Selasa, 30 September 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menggelar dialog kinerja yang membahas progres realisasi program kerja tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Nursaid Mustafa mendengarkan langsung laporan dari kepala dinas, sekretaris dinas dan semua kepala bidang Dinas PUPR terkait capaian sementara semester 1, strategi percepatan, serta berbagai kendala yang dihadapi dilapangan. Dipaparkan terdapat 10 program yang dialokasikan untuk mendukung visi misi bupati dan wakil bupati polewali mandar tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur di kabupaten polewali mandar.
Beberapa program yang diusung bidang Dinas PUPR untuk dibahas diataranya: Bidang Cipta Karya dengan program sarana persampahan, pengelolaan system drainase, dan penataan Bangunan Gedung. Bidang Bina Marga dengan program penyelenggaraan jalan, Bidang Bina Konstruksi dengan program pengembangan tenaga jasa konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi. Bidang Tata Ruang dengan program penyelenggaraan penataan ruang. Juga membahas realisasi program Bidang Sumber Daya Air dan UPTD.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian adalah adanya keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur dikarenakan recofusing / efisiensi anggaran, hambatan administratif, serta faktor cuaca dan kondisi geografis yang mempengaruhi proses pembangunan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai target waktu dan kualitas yang diharapkan,” ujar Sekda yang juga mantan Sekretaris BPSDM Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dialog Kinerja yang juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Arifin Yambas, Asisten III Bidang Administrasi Umum I Nengah Tri Sumadana, merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi rutin pemerintah daerah terhadap kinerja perangkat daerah, khususnya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Diharapkan Dinas PUPR dapat menindaklanjuti berbagai kendala yang meniadi hambatan proges relisasi dan melakukan percepatan untuk proyek yang terhambat, sehingga dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(rls)
