Berita

Belanja Pegawai Membengkak Hingga Rp. 109 Miliar, APH Diminta Turun Gunung

×

Belanja Pegawai Membengkak Hingga Rp. 109 Miliar, APH Diminta Turun Gunung

Sebarkan artikel ini
1723027710299
Cpns net

POLMAN, POJOKRAKYAT — Aktivis anti korupsi Sulawesi Barat (Sulbar) minta Aparat Penegak Hukum (APH) selidiki dugaan korupsi anggaran belanja pegawai yang membengkak hingga Rp. 109 Miliar tahun anggaran 2024. Senin 06 Oktober.

Andi Irfan menyampaikan, anggaran belanja pegawai yang direncanakan oleh Pemkab Polman tahun anggaran 2024 yakni sebesar Rp. 680.066.662.073.00 tapi realisasinya bertambah menjadi Rp.695.010.123.376.00 atau bertambah Rp. 15 Miliar dari anggaran yanh direncanakan.

“Dengan anggaran yang dimikian besar harusnya tidak adalagi hutang yang ditinggal oleh Pemda, kemudian yang jadi pertanyaan kenapa anggaran bisa membengkak dari yang direncanakan dan itupun masih meninggalkan hutang,” tandas Andi Irfan.

Data dan informasi yang diperoleh, Pemkab Polman meninggalkan hutang di tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 25 miliar. Piutang tersebuy terdiri dari utang belanja gaji pokok PNS dan PPPK sebesar Rp. 7.719.229.730.00, iuran BPJS Rp. 12.254.652.025.00 dan utang belanja TPG Rp. 5.029.069.000.00.

Irfan meminta agar BPK melakukan audit kembali anggaran belanja pegawai Pemkab Polman. Ia juga mengatakan, akan menggelar aksi unjukrasa di Kejati Sulbar sekaligus melaporkan dugaan korupsi anggaran belanja pegawai dan kasus dugaan korupsi lainnya.(bdt)

IMG 20251009 WA0011
Berita

POJOK RAKYAT — Dalam upaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, melakukan Dialog Kinerja bersama jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (9/10/2025), bertempat di kantor DPK yang berlokasi di kawasan Sport Center Polewali.

31d2633b2c483ccaed3b0d52609f9bc4 XL
Mamuju – Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, meresmikan Tempat Bermain Anak di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Jumat (3/10/2025). Fasilitas tersebut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pegawai, khususnya para ibu yang memiliki balita, agar tetap bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir meninggalkan anaknya. Dalam kesempatan itu, Harsinah mengapresiasi langkah BKD Sulbar yang dinilai mampu menghadirkan solusi nyata bagi pegawai. “Saya sangat apresiasi, apalagi ini juga bisa masuk dari instansi lain, mudah-mudahan instansi lain bisa mengikuti jejak BKD. Ini menjadi pondasi agar para ibu bisa tetap fokus bekerja sambil tetap memperhatikan tumbuh kembang anak,” ungkapnya. Harsinah menambahkan, kehadiran taman bermain anak ini tidak hanya bermanfaat bagi pegawai BKD, tetapi juga memberi contoh bagaimana instansi dapat membangun kolaborasi untuk menghadirkan layanan yang ramah keluarga. “BKD mampu membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar mendapat dukungan dari luar. Saya harap fasilitas ini bisa ramai digunakan anak-anak, sehingga ibunya pun lebih tenang di kantor,” tuturnya. Sementara itu, Sekretaris BKD Sulbar, Suhamta, menjelaskan bahwa taman bermain anak tersebut tidak menggunakan anggaran internal BKD, melainkan hasil kerja sama dengan Bank Indonesia. “Dengan efisiensi anggaran. Kami berupaya menghadirkan layanan yang bermanfaat melalui sinergi instansi lain” katanya. Selain tempat bermain, BKD Sulbar juga menghadirkan sejumlah layanan pendukung lainnya seperti pojok baca dan program coffee morning. Menurut Suhamta, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, kenyamanan, sekaligus kinerja organisasi. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan suasana kerja di BKD Sulbar semakin kondusif, sekaligus memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak-anak pegawai yang ikut serta menemani orang tuanya bekerja. (Rls)
Advertorial

POJOK RAKYAT.ID —– Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi…