POLMAN, POJOKRAKYAT — Pelaksanaan program pengadaan bibit kakao pasca semai tahun anggaran 2025 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menuai sorotan aktivis anti korupsi, Pasalnya Program kegiatan Kementerian Pertanian tersebut menyiapkan sekitar 2.500.000 bibit kakao untuk mendukung pengembangan perkebunan kakao di Polman ditemukan banyak yang tidak tumbuh tapi telah dibayarkan. Senin 09/03/2026.
Kegiatan pengadaan bibit tersebut dikerjakan oleh CV Arafah Abadi dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp.8 miliar. Berdasarkan informasi yang beredar, proses Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk paket tersebut telah dilakukan pada Februari lalu.
Meski demikian, dilokasi pembibitan milik CV. Arafah Abadi ditemukan banyak perlu menjadi perhatian serius, dilaporkan banyak polybag yang kosong karena benih kakao tidak tumbuh, sementara sebagian lainnya disebut tidak tumbuh optimal.
Temuan tersebut antara lain disampaikan oleh Arya, yang mengaku memantau kondisi di beberapa titik, seperti di Basseang, Kecamatan Anreapi, serta di Sappoang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, dan sejumlah lokasi lainnya.
“jika proses penyerahan pekerjaan telah dilakukan, maka tahapan pengembangan berikutnya diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Karena itu, ia berharap ada peninjauan kembali kondisi bibit di lapangan agar program dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani,” ujar Arya.
Ia juga mendorong agar dilakukan evaluasi dan pendataan ulang jumlah serta kondisi bibit yang gagal tumbuh, sehingga pelaksanaan program tetap berjalan transparan dan akuntabel.
Selain itu, untuk kegiatan lanjutan yang direncanakan, Arya berharap pengawasan dapat semakin diperkuat. Hal ini dinilai penting agar program pengembangan kakao di Polewali Mandar Sulbar pada umumnya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia juga berharap pihak terkait, termasuk unsur pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas program pemerintah di sektor perkebunan.
Sementara itu, pihak CV Arafah Abadi tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait banyaknya bibit yang belum tumbuh di penangkaran bibit milik CV Arafah Abadi di Polman.(bdt)
