POLMAN, POJOKRAKYAT – DPRD Kabupaten Polewali Mandar merumuskan lima prioritas utama pembangunan daerah tahun 2027 yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Fokus ini disusun berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan lapangan. Rabu 1 Maret 2026.
Salah satu isu paling krusial adalah tingginya angka kemiskinan di Polewali Mandar, yang mencapai 14,02 persen—tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,86 persen, DPRD menilai perlu adanya langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Selain itu, penguatan layanan publik menjadi prioritas kedua. DPRD mendorong transformasi pelayanan melalui digitalisasi, peningkatan kualitas birokrasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
Pada sektor ekonomi, perhatian diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, khususnya pertanian. DPRD menilai rendahnya produktivitas pertanian harus diatasi melalui penyediaan sarana produksi, penanganan bencana pertanian, serta peningkatan kapasitas petani.
Isu lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting. DPRD menekankan perlunya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, dan abrasi. Selain itu, persoalan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni juga masuk dalam agenda prioritas.
Sementara itu, optimalisasi tata kelola pemerintahan menjadi fokus terakhir. DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya penghargaan, melainkan dari kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Secara keseluruhan, Pokir DPRD Polewali Mandar tahun 2027 mencakup 386 usulan kegiatan yang tersebar di tujuh perangkat daerah. DPRD berharap seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dengan mengusung tema pembangunan 2027, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, DPRD optimistis arah kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, demi mewujudkan Polewali Mandar yang lebih maju, sehat, dan berkelanjutan.(bdt)
