Daerah

Debat Publik Putaran Kedua, Aji Assul Singgung Persoalan Tukin ke Bebas Manggazali

×

Debat Publik Putaran Kedua, Aji Assul Singgung Persoalan Tukin ke Bebas Manggazali

Sebarkan artikel ini
IMG 20241118 WA0001
Kompak. Paslon ASSAMI tampil kompak saat debat pertama.

POLMAN, POJOK RAKYAT — Debat Publik Putaran kedua, Pasangan Calon nomor urut 1 H. Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar singgung soal tidak dibayarkannya tunjangan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak dibayarkan dimasa Andi Bebas menjabat sebagai Sekertaris Daerah (Sekda). Selasa 19 November.

H. Samsul Mahmud menyinggung hal tersebut saat diberi kesempatan bertanya ke Paslon nomor urut dua Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, H. Assul menanyakan “bagaimana bapak menyelesaikan persoalan tunjangan kinerja ASN yang mana pada saat bapak saja menjabat sebagai Sekda tidak bisa mengatasi apalagi kedepannya kalau bapak dikasi kepercayaan sebagai Bupati bagaimana bapak mengatasi masalah Tukin ini,” tanyanya.

Pertanyaan tersebut membuat penduduk Paslon menjadi riuh sehingga moderator harus berulang kali mengingatkan para pendukung Paslon agar tetap tenang.

Andi Bebas Manggazali kemudian memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Paslon urut 1, “saya jelaskan bagaimana posisi Sekda dalam pemerintahan beda di perusahaan, sebagai Sekda ada batasan garis kewenangan dan sebagai Sekda hanya sebatas membahas penganggaran tapi intervensinya ada ditangan Bupati,” jelasnya.

Ia berjanji kedepan masalah Tukin tidak akan terjadi lagi di era kepemimpinannya nanti dan juga akan menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya.(bdt)

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.

IMG 20260729 WA0003
Daerah

Pemuda Desa Paku, Abd. Rahman S, melontarkan kritik keras terhadap operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Paku yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, berbagai persoalan yang mulai bermunculan di lapangan menjadi alarm bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus bertanggung jawab memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja.