Berita

Menyongsong 2025, Layanan Keimigrasian Ditutup Sementara Waktu

Pojoknews
×

Menyongsong 2025, Layanan Keimigrasian Ditutup Sementara Waktu

Sebarkan artikel ini
IMG 20241231 WA0014

POLMAN, POJOK RAKYAT – Dalam rangka menyongsong Tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi akan menutup layanan Keimigrasian di Tahun 2024 pada tanggal 31 Desember 2024.

Pemohon layanan keimigrasian yang sudah menerima billing pembayaran diimbau agar segera melakukan pembayaran paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB atau tanggal 1 Januari 2025 pukul 00.59 WITA.

Hal ini disebabkan karena adanya pergantian induk Direktorat Jenderal Imigrasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), sehingga hal ini akan mempengaruhi kode induk Kementerian dan kode satuan kerja dari sebelumnya Kemenkumham menjadi Kemenimipas.

Hal ini berlaku untuk penerima layanan keimigrasian baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Karena jika pembayaran tidak dilakukan sebelum batas waktu tersebut, maka pemohon layanan keimigrasian harus melakukan permohonan ulang.

Dalam mendukung proses transisi Kementerian ini juga, maka pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 20.00 WIB, Direktorat Jenderal Imigrasi akan menutup seluruh aplikasi permohonan layanan keimigrasian untuk dilakukan proses pemeliharaan, dan aplikasi dapat digunakan kembali pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 00.01 WIB.

Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Adithia P. Barus mengimbau untuk pemohon layanan keimigrasian agar dapat segera memenuhi kewajibannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

“Terima kasih kepada pengguna layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Polewali Mandar atas kerjasamanya di tahun 2024 ini, selanjutnya saya harap, pemohon layanan keimigrasian baik pemohon paspor maupun izin tinggal dapat segera melakukan pembayaran billingnya, agar tidak mengulang kembali permohonan yang telah diajukan,” jelasnya.(bdt)

IMG 20260430 WA0005
Berita

Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Sulawesi Barat (LPKP-Sulbar) mengajukan laporan kepada Mahkamah Partai Gerindra (30/4/2026) terkait dugaan pelanggaran berat kode etik, disiplin, dan integritas yang dilakukan oleh Rahmat Ichwan Bahtiar sebagai pemilik beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), juga sebagai anggota DPRD Sulawesi Barat yang merupakan kader Partai Gerindra.

IMG 20260429 WA0008
Berita

Dalam rangka mendorong percepatan proses perizinan NIB di dinas PTSP Kabupaten Polman, Bidang Pelayanan menggelar rapat koordinasi bersama Lurah dan pihak Kecamatan.Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan, Deddy Irawan mewakili kepala dinas PTSP,Rabu 29 April 2026 di ruang pertemuan kantor DPMPTSP Polman.