POJOK RAKYAT. ID — Skandal dugaan pemberian fee proyek fiktif mencuat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan menyeret nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Polman, Muh Ilham Borahima. Seorang calon rekanan berinisial KM mengaku menjadi korban janji proyek fiktif yang disertai permintaan setoran uang.
KM mengungkapkan dirinya dijanjikan akan mendapatkan paket proyek rehabilitasi sekolah dan jembatan oleh Muh Ilham Borahima saat masih menjabat sebagai Pj Bupati Polman tahun lalu. Namun, syaratnya, ia diminta menyetor sejumlah uang.
Menurut KM, ia telah menyetor dua kali dengan total Rp 60 juta. Setoran pertama sebesar Rp 30 juta diserahkan secara tunai pada April 2024 kepada seseorang berinisial AM yang disebut sebagai rekan dekat Ilham Borahima. “Saya serahkan uang Rp 30 juta ke AM, kemudian AM setorkan uang itu ke ajudan untuk diberikan ke Pak Ilham, katanya Pak Pj minta karena butuh mau ke Jakarta,” ungkap KM saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu 9 Juli 2025.
Beberapa bulan kemudian, KM kembali diminta menyetor uang sebesar Rp 30 juta. Kali ini, setoran dilakukan melalui transfer ke rekening milik ipar Ilham Borahima yang berinisial TNR. “Saya percaya karena dijanjikan proyek. Tapi setelah masa jabatan Pak Pj selesai, saya mulai curiga,” kata KM.
Setelah Muh Ilham Borahima tidak lagi menjabat, KM mulai menagih janji proyek maupun uang yang telah disetorkannya. Namun, menurutnya, usaha menagih itu belum membuahkan hasil. “Saya awalnya tagih ipar Pak Pj, tapi tidak ada hasil. Akhirnya saya tagih langsung ke Pak Ilham, tapi dia cuma janji akan kembalikan uang kalau tanahnya sudah laku,” bebernya.
KM mengaku sangat berharap uangnya bisa dikembalikan. Ia menyatakan dana Rp 60 juta itu didapat setelah menggadaikan sawah miliknya. “Kalau uang saya tidak dikembalikan, saya akan bawa kasus iming-iming proyek fiktif ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (9/7/2025), mantan Pj Bupati Polman Muh Ilham Borahima enggan berkomentar banyak. “Saya klarifikasi itu sepupu ku dulu,” tulisnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan komprehensif dari pihak Muh Ilham Borahima terkait dugaan adanya praktik fee proyek fiktif tersebut. Skandal ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. ( Agza/*)
