POLMAN, POJOK RAKYAT — Kebingungan operator layanan perizinan atas aturan baru penerbitan izin usaha berdampak langsung pada warga yang tengah mengurus legalitas usahanya.
Warga kini harus melengkapi rekomendasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), meski sebelumnya syarat izin usaha hanya berupa fotokopi KTP dan NPWP. Persyaratan tambahan ini muncul tiba-tiba dalam sistem layanan, tanpa penjelasan memadai kepada petugas maupun masyarakat.
Operator layanan OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Polman, Abdul Rahim, mengaku ikut kebingungan meski aturan baru itu telah disosialisasikan pada 7 Oktober lalu.
“Sekarang prosesnya jauh berbeda. Untuk usaha tertentu seperti MBG, harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan izin lingkungan. Sistem otomatis meminta dokumen itu,” jelas Abdul Rahim, Senin 13/10/2025 .
Ia mengakui, saat sosialisasi, dokumen tambahan yang wajib diunggah oleh pemohon belum dijelaskan secara rinci, sehingga operator harus kembali berkoordinasi dengan DLH Polman untuk memastikan kelengkapan berkas.
Kondisi ini membuat sejumlah pemohon izin usaha terhambat, pemohon diminta menunggu hasil koirdinasi dengan OPD tehnis tanpa kejelasan waktu yang tidak ditentukan.
Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Polman, Dedi Irawan, menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan OPD teknis agar proses perizinan kembali berjalan lancar.
“Kami akan komunikasikan dengan dinas terkait supaya tidak ada lagi kendala di sistem, dan pemohon bisa mendapatkan izin lebih cepat,” ujar Dedi.
Sebelumnya, proses penerbitan izin usaha di PTSP Polman hanya memakan waktu sekitar satu jam. Namun kini, akibat ketidaksiapan sistem dan lemahnya sosialisasi, warga harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan izin resmi usahanya.
(bdt)
