AdvertorialBerita

Gubernur Sulbar Tantang Pesantren Kembangkan Produk Coklat Olahan

×

Gubernur Sulbar Tantang Pesantren Kembangkan Produk Coklat Olahan

Sebarkan artikel ini
f876f4d6211bf2eeb23701c816c4c8f9 XL

POJOK RAKYAT.ID —– Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), mendorong Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Kabupaten Polewali Mandar untuk mengembangkan produk coklat olahan siap konsumsi. Langkah ini disebutnya sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi hasil kakao Sulbar yang selama ini masih dijual dalam bentuk mentah.

Tantangan itu disampaikan SDK saat membuka Yamani Fest 2025 di Aula Gendug Gadis, Polman, Kamis 23 Oktober 2025.

“Yang susah di Sulbar ini karena kita belum mampu menciptakan nilai tambah dari produk yang kita miliki. Katakanlah kakao, masih dijual dalam bentuk biji mentah. Coba kita bikin produk baru dari kakao,” ujar SDK dalam sambutannya.

SDK menyatakan dukungannya kepada Pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy, agar tidak hanya mengembangkan usaha roti dan bakery, tetapi juga berinovasi membuat produk coklat khas pesantren.

“Saya mau dukung bukan rotinya, tapi produk barunya, coklat produksi pesantren Hasan Yamani. Kalau bisa seperti Silverqueen, kita tandingi Silverqueen itu,” tegasnya.

SDK juga menyinggung bahwa coklat merupakan komoditas bernilai tinggi di pasar global.

“Setiap orang yang ke Dubai pasti beli coklat. Satu kilogram bisa mencapai harga jutaan rupiah,” katanya.

Pemerintah, lanjut SDK, siap memberikan dukungan berupa mesin pengolahan untuk dikelola para santri. Ia bahkan menantang pihak pesantren untuk mengembangkan peternakan kambing dan menjanjikan bantuan bibit.

Menanggapi hal itu, pimpinan Ponpes Syekh Hasan Yamani, Kiai H. Fakhri Tajuddin Mahdy menyambut positif tantangan gubernur.

“Kami akan melakukan kajian dan berkoordinasi dengan seluruh pengurus untuk menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, termasuk rencana bantuan bibit kambing yang nantinya bisa dikelola oleh para wali santri dan ustadz,” ujarnya. (Rls)

IMG 20251213 WA0006
Berita

POJOKRAKYAT — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia secara masif dimulai pada tahun 2025, yang secara resmi diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada awal tahun tersebut untuk memangkas belanja negara dan daerah guna mengalokasikan anggaran ke program prioritas yang termuat dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto.

IMG 20251209 WA0019
Berita

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) sukses menggelar Forum Satu Data Daerah. Kegiatan penting yang bertujuan memonitor dan mengevaluasi progres data sektoral pada Portal Polman Satu ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, di Ruang Pola Kantor Bupati. Selasa 09/12/2025.