POLMAN, POJOK RAKYAT – Realisasi belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan. Kondisi ini menunjukkan masih banyak anggaran di kas daerah yang belum mampu direalisasikan. Senin 10/11/2025.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah triwulan III tahun 2025, hingga 31 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 81,16 persen dari target sebesar Rp1,65 triliun. Namun, realisasi belanja baru mencapai 68,79 persen, sehingga kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun dipertanyakan karena menunjukkan masih banyak dana yang mengendap di kas daerah.
Kepala Balitbangren Polman, Andi Himawan Jasin, menyebutkan bahwa kontribusi terbesar pendapatan berasal dari transfer pusat dan provinsi, yang sudah terealisasi 81,34 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 67,25 persen.
“Realisasi belanja daerah masih lebih rendah dibandingkan pendapatan. Artinya, masih banyak dana di kas daerah. Dari total belanja, komposisinya didominasi belanja operasi 70 persen, belanja modal 48 persen, belanja tidak terduga 47 persen, dan belanja transfer 69 persen,” jelas Himawan.
Ia menambahkan, kinerja realisasi keuangan OPD menunjukkan variasi cukup besar. Beberapa OPD dengan kinerja sangat tinggi (di atas 80 persen) antara lain RSUD Andi Depu Polewali, RSUD Wonomulyo, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bulo, dan Kecamatan Polewali.
Terdapat 26 OPD dengan kategori tinggi (70–80 persen), 8 OPD kategori sedang (60–70 persen), dan 7 OPD dengan kinerja rendah hingga sangat rendah (di bawah 50 persen). Dua di antaranya adalah Dinas P2KB3A dengan realisasi 41 persen, serta Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan SDM yang mencatat realisasi terendah sebesar 36,59 persen.
Namun, setelah komponen gaji dan tunjangan dikeluarkan dari perhitungan, hanya lima OPD yang masih bertahan di kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar serapan anggaran masih didominasi oleh belanja pegawai.
Himawan berharap seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi kegiatan fisik dan program pembangunan pada sisa waktu tahun anggaran agar target kinerja 2025 dapat tercapai secara optimal.
Sementara itu, Bupati Polman H. Samsul Mahmud menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) bukan hanya rutinitas, tetapi menjadi langkah nyata untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Banyak OPD yang bertanya kenapa kinerjanya mendapat jempol ke bawah. Itu karena memang belum maksimal. Selama ini, banyak OPD yang menganggap kegiatan rutin sudah cukup, padahal yang kita harapkan adalah efek nyata dari program yang bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Samsul Mahmud.
Ia berharap program di setiap OPD dapat segera diserap dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun anggaran. “Kualitas SDM di Polman sebenarnya cukup baik, hanya saja perlu digenjot realisasi program kerjanya karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(bdt)
