POLMAN, POJOK RAKYAT– Dalam waktu singkat, yakni sekitar 300 hari (Februari-Desember 2025), duet kepemimpinan ASSAMI telah menunjukkan progresivitas yang nyata. Bukan sekadar janji kampanye, indikator makro ekonomi dan sosial menunjukkan tren positif yang signifikan.
1. Lompatan Kesejahteraan: Menembus Kategori “Tinggi”
Salah satu capaian paling prestisius adalah kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Transisi Status: Berhasil membawa Polman keluar dari kategori “Sedang” menuju Kategori Tinggi (dari 69,88 ke 70,71).
Kesehatan: Usia Harapan Hidup (UHH) yang naik menjadi 71,46 tahun mencerminkan perbaikan layanan kesehatan dasar dan akses sanitasi.
Pengentasan Kemiskinan: Penurunan angka kemiskinan dari 15,66% menjadi 14,02% adalah yang tercepat di Sulawesi Barat. Keberhasilan melakukan graduasi manddiri terhadap 857 KPM PKH menunjukkan bahwa program bantuan sosial tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian ekonomi warga.
2. Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Di tengah fluktuasi ekonomi global, ASSAMI berhasil menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi yang mumpuni.
Harga Stabil: Berdasarkan data BPS, harga pangan di Polman terkendali sepanjang 2025, bahkan mengalami deflasi (penurunan harga) di bulan-bulan strategis.
Keamanan Pangan: Pengakuan dari Badan Pangan Nasional dengan sertifikat kategori “Baik” (B) menjadi jaminan kualitas pangan bagi masyarakat.
3. Penguatan Sektor Produksi (Pertanian & Perkebunan)
Pemerintah Kabupaten menyadari bahwa tulang punggung ekonomi Polman adalah sektor
agraris. Langkah konkret yang diambil meliputi:
Revitalisasi Kakao: Penyaluran lebih dari 1 juta bibit kakao (gabungan APBD & Kementan) untuk mengembalikan kejayaan kakao Polman.
Mekanisasi Pertanian: Penyaluran 388 unit alat mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan efisiensi kerja petani.
Dukungan Peternakan: Penyaluran 679 ekor ternak untuk memperkuat ekonomi rumah. tangga di pedesaan.
Analisis Strategis
Keberhasilan ASSAMI dalam 10 bulan pertama ini terletak pada kemampuan sinergitas anggaran (APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN), Pembangunan 76 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah bukti nyata bahwa pembangunan fisik berjalan beriringan dengan pembangunan manusia.(*)
