SULBAR, POJOK RAKYAT — Aktivis antikorupsi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan bibit kakao senilai Rp28,1 miliar di Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat yang dianggarkan pada tahun 2025.
Aktivis antikorupsi, Arya, mengungkapkan bahwa proyek pengadaan bibit kakao tersebut diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga penyaluran kepada petani. Menurutnya, sejumlah persoalan ditemukan, mulai dari proses lelang yang dinilai tidak transparan hingga penyaluran bibit yang tidak sesuai spesifikasi. Bahkan, bibit yang mati dan diterima petani hingga kini belum juga diganti.
“Diduga terjadi kesalahan sistem yang dipaksakan oleh panitia lelang. Hasil lelang baru diumumkan pada Oktober 2025, sementara penandatanganan kontrak justru dilakukan lebih dahulu, yakni pada Juni 2025,” ungkap Arya.
Ia menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan kuat praktik tidak sehat dalam proses pengadaan proyek bibit kakao tersebut. Oleh karena itu, Arya menegaskan bahwa APH harus segera turun tangan agar anggaran negara tidak disalahgunakan dan berujung pada pemborosan.
Lebih lanjut, Arya meminta APH untuk turut memeriksa pihak penyedia yang diduga terlibat dalam proyek tersebut, di antaranya CV Ayisando Utama, CV Wahana Multi Cipta, CV Harapan Jaya, CV Abizard Garden, dan CV Creative Land. Selain itu, ia juga mendesak agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, penyuluh pendamping kegiatan, PPTK, ULP, serta pihak-pihak terkait lainnya turut dimintai keterangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan yang di konfirmasi tidak memberikan tanggapan. (bdt)
