POLMAN,POJOKRAKYAT — Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran (LKPA) bersama aktivis antikorupsi Andi Irfan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Selasa (14/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa menantang Bupati Polman beserta jajarannya untuk membuka data pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Aksi yang mendapat pengawalan personel Polres Polman itu mengangkat sejumlah tuntutan, mulai dari dugaan maladministrasi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga transparansi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan utang Pemerintah Kabupaten Polman.
Ketua LKPA RI, Zubair, menyatakan aksi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurutnya, terdapat sejumlah pejabat yang diangkat pada jabatan strategis namun diduga tidak memenuhi persyaratan kompetensi.
“Kepala Inspektorat Polman yang diberikan jabatan tidak memiliki sertifikat sebagai auditor, Kepala BKPP berlatar belakang kesehatan tetapi diberi tugas mengurusi kepegawaian, dan Direktur RSUD Hj Andi Depu tidak memiliki pengalaman mengelola rumah sakit,” kata Zubair dalam orasinya.
Selain itu, LKPA juga mempertanyakan keberadaan SiLPA Pemerintah Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2025 senilai Rp23.517.759.424,64 yang disebut diragukan kebenarannya. Massa aksi juga meminta pemerintah daerah menjelaskan besaran utang daerah pada tahun anggaran 2024 dan 2025 beserta pihak-pihak yang menjadi kreditur.
Zubair mendesak Bupati Polman membatalkan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai bermasalah serta memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah.
“Mendesak Bupati Polman menjelaskan dan membuktikan bahwa SiLPA senilai Rp23 miliar benar-benar ada di saldo rekening Pemda Polman per 31 Desember 2025, serta mengakui dan menjelaskan jumlah utang dan kepada siapa saja Pemda berutang,” ujarnya.
LKPA juga meminta Sekretaris Daerah Polman, Nursaid, mundur dari jabatannya sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Polman. Menurut Zubair, Nursaid tidak pernah menjadi pengurus Pramuka Polman dalam lima tahun terakhir sehingga dinilai tidak memenuhi ketentuan untuk menduduki jabatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, aktivis antikorupsi Andi Irfan menilai sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dilantik tidak memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Ia juga menantang Bupati Polman, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Keuangan untuk memaparkan data terkait pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami menantang Bupati, Sekda, dan Kepala Badan Keuangan untuk adu argumentasi terkait pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk mengenai utang daerah dan SiLPA,” kata Andi Irfan.
Hingga aksi unjuk rasa berakhir, tidak ada perwakilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang menemui massa aksi maupun memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Polman Musrifah Aliyah menegaskan jika dana Silpa masih disimpan di rekening kas keuangan daerah di Bank Sulselbar.
“Dana Silpa ini masih ada di rekening RKUD di Bank Sulselbar. Dana ini baru bisa digunakan untuk peruntukan yang sama dengan kegiatan yang tidak direalisasikan, misalnya kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum terlaksana,” kata Musrifah.(arf)
