POLMAN, POJOKRAKYAT.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total pendapatan dan belanja sebesar Rp1,64 triliun.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam laporan akhir Banggar pada Rapat Paripurna DPRD Polman, Minggu (15/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp7,8 miliar atau 2,3 persen dari target sebelumnya sebesar Rp338,5 miliar.
Dengan penambahan tersebut, proyeksi PAD Polman pada 2027 mencapai sekitar Rp346,3 miliar.
Kenaikan PAD itu bersumber dari optimalisasi sejumlah sektor, di antaranya pajak listrik PLN, retribusi persampahan, retribusi pasar, serta penerimaan dari optimalisasi pemeriksaan Prolanis UHC BPJS pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Seiring peningkatan pendapatan tersebut, Banggar dan TAPD juga menyepakati penambahan anggaran belanja sekitar Rp6,3 miliar lebih untuk 10 perangkat daerah.
Salah satu alokasi tambahan anggaran terbesar diperuntukkan bagi pembangunan Jembatan Tapua sebesar Rp3 miliar lebih. Selain itu, terdapat anggaran untuk perbaikan Jembatan Poros Kediri-Bumiayu dan rehabilitasi Puskesmas Kebunsari.
Sementara itu, selisih anggaran sekitar Rp1,5 miliar akan disesuaikan secara proporsional oleh TAPD, termasuk untuk pembentukan tim kerja percepatan dan penyediaan tenaga ahli penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Berdasarkan postur yang disampaikan dalam laporan akhir Banggar, APBD Polman 2027 dirancang berimbang dengan total pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp1.643.516.269.651.
Dalam laporannya, Banggar juga menyoroti keterbatasan waktu pembahasan APBD 2027. Hal itu menyusul surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-106/PK/2026 tertanggal 4 November 2026 yang meminta pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD paling lambat 15 November 2026 melalui aplikasi SIKD-NG.
Meski demikian, Banggar menyatakan pembahasan tetap dilakukan sesuai mekanisme dengan mengefektifkan proses pembahasan bersama TAPD dan perangkat daerah.
Selain menyepakati postur anggaran, Banggar memberikan lima catatan penting kepada pemerintah daerah sebagai bahan perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027.
Pertama, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi PAD melalui pembentukan tim bersama yang melibatkan Banggar DPRD. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan realisasi pendapatan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Kedua, pengelolaan pendapatan daerah diminta dilakukan secara lebih profesional, termasuk melalui penerapan sistem pemungutan digital dan penyediaan sarana pendukung.
Ketiga, Banggar meminta pemerintah daerah segera merealisasikan program prioritas, terutama penanganan persoalan sampah, peningkatan pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Keempat, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dan sinergi antarlembaga agar program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kelima, Bupati Polman diminta melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan serta penguatan sumber daya manusia aparatur dengan mempertimbangkan kapabilitas dan kinerja.
Melalui laporan akhir tersebut, Banggar mengusulkan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027, dengan tetap memperhatikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Polman Fahri Fadly didampingi wakil Ketua III Amiruddin, dihadiri oleh Bupati Polman H. Samsul Mahmud didampingi Wabup Hj. Andi Nursami Masdar, Para Anggota DPRD Polman dan sejumlah Kepala OPD dan Asisten.(*)











