POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pasar, parkir, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Wonomulyo.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kantor Kecamatan Wonomulyo, Sabtu (17/10/2026), tersebut menjadi forum untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan pendapatan daerah sekaligus merumuskan strategi peningkatan PAD.
Sekretaris Bapenda Polman, Adi Mulya, mengatakan Wonomulyo menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi PAD terbesar di Kabupaten Polman. Karena itu, evaluasi terhadap sejumlah sektor potensial dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“FGD ini kita laksanakan di Wonomulyo karena memang Kecamatan Wonomulyo sumber PAD yang paling besar di Polman,” jelas Adi Mulya.
Ia menyebutkan, target PAD dari sektor pasar saja mencapai lebih dari Rp1 miliar. Selain itu, sektor parkir dan PBB di Wonomulyo juga memiliki potensi pendapatan yang besar.
Dalam FGD tersebut, lanjut Adi Mulya, muncul sejumlah masukan yang mengindikasikan adanya potensi kebocoran pendapatan. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk menyusun strategi perbaikan, mulai dari perumusan hingga tahap implementasi.
“Banyak masukan yang didapat melalui FGD ini yang dapat kita lakukan evaluasi dan selanjutnya akan dilakukan perumusan strategi sampai pada implementasinya nanti,” ujarnya.
Adi Mulya menambahkan, Bapenda juga mendorong peningkatan insentif bagi petugas pemungut retribusi dan petugas parkir agar pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dapat berjalan lebih maksimal.
FGD tersebut dihadiri Ketua DPRD Polman Fahri Fadly, Wakil Ketua II DPRD Amiruddin, Ketua Komisi IV Agus Pranoto, Ketua Komisi III Sarinah, anggota DPRD Muh Alif dan Rudi, Kepala Perkimtanhub Andi Afandi, Camat Wonomulyo Budiati Bestari, Lurah Sidodadi, serta sejumlah pedagang Pasar Wonomulyo. Adi Mulya bertindak sebagai moderator.
Pedagang Minta PKL di Jalan Suparman Ditertibkan
Dalam diskusi tersebut, penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Wonomulyo turut menjadi perhatian. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wonomulyo mengapresiasi pelaksanaan FGD dan mendukung upaya peningkatan PAD. Namun, ia meminta pemerintah menertibkan pedagang yang berjualan di Jalan Suparman dan kawasan Padi Unggul agar kembali beraktivitas di dalam area pasar.
“Kami setuju PAD ditingkatkan, tetapi pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Suparman dan di Padi Unggul bisa ditertibkan, bisa kembali berjualan di dalam lokasi pasar,” ungkapnya.
Kepala Pasar Induk Wonomulyo, Arif, mengatakan seluruh kios di dalam pasar telah memiliki pemilik. Menurutnya, penertiban lapak di Jalan Suparman diharapkan dapat mendorong pedagang kembali menempati area pasar.
Salah seorang pedagang Pasar Wonomulyo, H. Sirajuddin, mengatakan persoalan lapak di Jalan Suparman telah lama menjadi perhatian dan dinilai perlu ditertibkan.
Ia mencontohkan pengelolaan pasar di Kabupaten Majene yang menurutnya mampu menjaga aktivitas perdagangan melalui pengaturan terhadap pedagang dari luar daerah.
“Kami kunjungan ke pasar di Majene, itu pasarnya bisa ramai karena mereka tidak memberikan kepada pedagang pasar dari luar daerah,” terangnya.
DPRD Dorong Pembenahan Fasilitas Pasar
Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, mengatakan peningkatan PAD perlu diikuti dengan pembenahan fasilitas dan sarana prasarana pasar. Kondisi jalan di dalam pasar yang masih becek menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
“Kita mendorong agar PAD ini bisa meningkat dan tentunya agar petugas penagih bisa maksimal menjalankan tugasnya, akan kita dorong agar gajinya ditambah,” terang Fahri Fadly.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Polman, Amiruddin, meminta pengelola pasar segera melakukan pendataan dan pemetaan terhadap seluruh pedagang di Pasar Wonomulyo.
Menurutnya, data tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi pedagang, termasuk kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak maupun retribusi sesuai ketentuan.
“Kita minta data seluruh pedagang dan melakukan pemetaan sesegera mungkin, agar dapat diketahui mana saja yang rajin membayar pajak,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, Bapenda dan DPRD Polman berharap pengelolaan pasar, parkir, dan PBB dapat dibenahi sehingga potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan.(*)
