POLEWALI, POJOK RAKYAT — Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran (LKPA) kembali desak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pengesahan APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 – 2017. Kamis 7/12/2023.
Ketua LKPA RI Zubair memyampaikan, Merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik-43/01/02/2020 tertanggal, 14 Februari 2020 Pimpinan KPK RI melalui Penyidiknya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan serta meminta dokumen kepada pihak yang diduga terlibat kasus korupsi yang sementara disidik KPK, dari hasil pemeriksaan dan permintaan dokumen diketahui bahwa Penyidik KPK telah memperoleh bahan dan keterangan yang diduga cukup untuk dijadikan dasar hukum untuk menetapkan pelaku atau terlapor sebagai tersangka.
“Berdasarkan hal tersebut, maka kami dari Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran RI menyatakan sikap dan menuntut Pimpinan KPK untuk segera melakukan tindakan,” terang Ketua LKPA RI Zubair.
Lenjutnya,ada beberapa poin yang kami sampaikan saat aksi unjukrasa tadi yakni meminta KPK menetapkan Andi Ibrahim Masdar Bupati Polewali Mandar 2 Periode sebagai tersangku kasus Suap/Gratifikasi terkait pengesahan APBD Kab. Polman TA. 2016-2017 yang diduga merugikan keuangan Negara millyaran rupiah;
Mendesak Pimpinan KPK untuk segera melakukan penyelidikan terkait kasus Korupsi Pengadaan Lampu Jalan, Pengadaan/Rental Kendaraan Dinas dan kasus koropsi Dana Hibah, Belanja Makan dan Minum, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa lainnya yang diduga kuat melibatkan Bupati dan Para Kepala Dinas Pemda Polewali Mandar Tahun Anggaran 2016-2022.
Mendesak Pimpinan KPK segera melakukan Koordinasi dan Supervisi kepada Kepolisian dan Kejaksaan Daerah Sulawesi Barat Khusunya Kabupaten Polewali Mandar guna mempercepat penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang sudah lama mengendap.(bdt)
