POLEWALI, POJOKRAKYAT.ID — Usulan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polewali Mandar yang diajukan oleh Polres Polewali Mandar belum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Polman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman pertemukan Pemkab dan Polres. Kamis 29 Februari.
Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko mengatakan, pertemuan dengan DPRD dan Pj Bupati di ruang kerja DPRD Polman membahas terkait dana NPHD untuk mendukung kegiatan operasi mantap praja.
“Ada beberapa pembahasan kaitannya dengan norma indeks yang sudah kita jelaskan berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada,” jelas Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko.
Yang menjadi pembahasan internal di Pemda yang akan dijadikan dasar untuk pembahasan. Ia juga menyampaikan, akan ada pertemuan selanjut terkait.
Sementara terkait usulan, Kapolres Polman mengatakan, usulan anggaran ini dsudah disampaikan ke Pemkab Polman sejak bupan September 2023 lalu.
Pj. Bupati Polman Muh Ilham Borahima mengatakan,belum ada keputusan final karena ia masih akan meminta petunjuk Gubernur dan BPK Mamuju karena ada perbedaan standar harga dengan teman-teman pihak Polres.
“Dasar perhitungan Polres juga kuat dari Kementerian Keuangan tapi itu standar yang berlaku di Pemerintahan pusat sementara menurut tim TAPD atas petunjuk BPK bahwa itu harus menggunakan standar daerah seperti perjalanan dinas dan makan minum dan lainnya,” jelas Muh Ilham Borahima.
Lanjutnya, nilai yang diusulkan oleh Polres Polman setelah dihitung kembali yang sebelumnya Rp.8,3 Miliar turun menjadi Rp. 7,3 Miliar lebih.
Terpisah, Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud mengatakan, pertemuan dengan Pj Bupati Polman dan jajaran Pemkab Polman dengan Kapolrea Polman dan jajarannya ini adalah tindaklanjut surat yang dimasukan Polres Polman sehingga diundang pihak TAPD hadir Pj. Bupati untuk menyaksikan sendiri seperti apa sebenarnya masukan dari Polres terkait NPHD karena disatu sisi Polres adalah bagian yang sangat penting dalam pengamanan Pemilukada demi suksesi Pilkada.
“Kesepahaman itu ada dan TAPD akan menindaklanjuti yang akan di pimpin Pak Bupati untuk bagaimana mendapatkan nilai yang betul-betul bisa dipakai oleh Polres untuk memaksimalkan Pemilukada,” terang Ketua DPRD Polman Jupri Mahmud.(bdt)
