Berita

Bapenda : Pemberian Reward Gebyar Pajak 2024 Ditiadakan

×

Bapenda : Pemberian Reward Gebyar Pajak 2024 Ditiadakan

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20250219 220050 Gallery
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Polman.

POLMAN, POJOK RAKYAT — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar klarifikasi Pemberian reward bagi Desa dan Kecamatan serta Kelurahan yang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya memenuhi target tidak dilaksanakan karena tidak adanya anggaran. Selasa 18 Februari 2025.

Kepala Bapenda Polman Alimuddin memberikan klarifikasi terkait evaluasi yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkat PAD salah satunya memberikan reward, akan tetapi pemberian reward ditahun 2024 tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

“Kegiatan Pemberian Reward yang direncanakan pada bulan Desember 2024 kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa serta Kelurahan, juga pihak-pihak terkait sebagai bentuk apresiasi atas capaian PAD khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia,” jelas Kepala Bapenda Polman Alimuddin.

Lanjutnya, Kegiatan GEBYAR PAJAK ini sekaligus menjadi forum mengevaluasi progres realisasi PAD khususnya PBB.(bdt)

IMG 20250718 WA0011
Berita

“Bantuan pangan ini direncanakan sejak Juni–Juli, dan hari ini kita mulai menyalurkannya. Ada 3 langkah yang kita lakukan: operasi pasar, penjualan beras SPHP di kios terdekat, dan penyaluran bantuan pangan langsung. Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” ujar Bupati Samsul Mahmud.

IMG 20250718 WA0000
Berita

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar melaksanakan kegiatan Operasi Pengawasan Keimigrasian dalam rangka pelaksanaan Operasi “Wiraswaspada” yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tanggal 15 Juli s.d 16 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di seluruh penjuru tanah air.