MAMASA,POJOK RAKYAT — Jalan Rusak, Negara dinilai absen terhadap Lima Desa yang Diasingkan oleh Pembangunan yakni Desa Rantebulahan, Saludurian, Salualo, Salumaka, dan Salubanua. Rabu 02 Juli 2025.
Di antara deretan bukit Mamasa yang anggun sekaligus kejam, lima desa masih harus memikul beban panjang pembangunan yang tak pernah benar-benar datang.
“Rantebulahan, Saludurian, Salualo, Salumaka, dan Salubanua” menjadi saksi hidup dari wajah pembangunan yang timpang, kebijakan yang setengah hati, dan janji politik yang sudah kehilangan makna.
Jalan menuju ke sana bukan sekadar rusak. Ia adalah pembatas antara desa yang dihitung dan desa yang dihapus dari prioritas pembangunan.
Data resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Mamasa tahun 2022 menyatakan bahwa dari total 793,42 km jalan kabupaten, hanya 12,89% yang dalam kondisi baik, sementara 56% dalam kondisi rusak berat, terutama di wilayah pegunungan selatan seperti Kecamatan Mambi, Aralle, dan sekitarnya.
Akses jalan menuju Rantebulahan dan Saludurian, yang terletak ±20 km dari Mambi, didominasi oleh jalan tanah berbatu tanpa pengerasan. Bahkan, dokumentasi Tim Reses DPRD Mamasa tahun 2023 menunjukkan bahwa ruas jalan Tabulahan–Rantebulahan tidak layak dilalui roda empat saat musim hujan
Desa Salualo dan Salubanua harus ditempuh dengan kendaraan roda dua selama 3–5 jam perjalanan dari titik jalan aspal terakhir, dengan jalur menanjak dan jurang di sisi jalan. Dalam kondisi hujan, warga hanya bisa berjalan kaki, bahkan untuk keperluan darurat seperti membawa pasien atau mengangkut hasil panen
Kondisi jalan yang buruk ini berdampak langsung pada kualitas hidup warga lima desa:
Pendidikan: Data dari Dinas Pendidikan Mamasa tahun 2023 menyebutkan bahwa di Salumaka dan Salualo, angka kehadiran guru hanya sekitar 60% dalam satu semester, di salubanua berada di daerah pedalaman yang akses jalannya buruk jadinya guru PNS sering terlambat atau bahkan tak datang sama sekali, siswa SD sering belajar tanpa bimbingan formal
Kesehatan: Dalam laporan Puskesmas Mambi (2021–2023), setidaknya 9 kasus ibu hamil tidak bisa dirujuk tepat waktu akibat tidak adanya akses kendaraan roda empat ke Salubanua dan Saludurian saat hujan deras
Lima desa ini adalah contoh nyata dari kegagalan perencanaan partisipatif yang dijanjikan dalam kerangka Musrenbang. Menurut laporan evaluasi Bappeda Mamasa tahun 2023, usulan peningkatan akses jalan ke Salumaka dan Salualo telah diajukan sejak 2021, tetapi tidak masuk daftar prioritas karena “faktor jangkauan anggaran” dan “proyeksi volume kendaraan rendah”
Padahal, menurut catatan APBD Kabupaten Mamasa 2023, terdapat alokasi sebesar Rp 94,6 miliar untuk sektor infrastruktur jalan, tetapi 71% di antaranya difokuskan pada peningkatan akses menuju pusat kecamatan dan kawasan wisata, bukan desa terpencil
Dengan kata lain, negara tidak hadir di mana yang paling membutuhkan, dan paling hadir di mana kamera sedang menyorot.
Di Salubanua, harapan warga pupus. Mereka sudah puluhan tahun kecewa, ini bukan lagi sekadar keluhan ini adalah bentuk keputusasaan yang lahir dari janji-janji kosong pemerintah daerah dan provinsi yang terus diulang setiap masa kampanye. “Akan segera diperbaiki,” “sudah diusulkan,” dan “masuk dalam rencana pembangunan” hanyalah retorika yang tak pernah menyentuh kenyataan di lapangan. Tahun demi tahun berlalu, generasi pun berganti, namun jalanan rusak tetap menjadi warisan yang mereka terima.
Rantebulahan, Saludurian, Salualo, Salumaka, dan Salubanua tidak sedang menunggu belas kasih. Mereka sedang menagih hak dasar mereka sebagai warga negara.
Selama negara terus mengukur pentingnya suatu wilayah berdasarkan potensi suara dan wisata, maka daerah-daerah seperti ini akan tetap jadi korban: korban dari peta prioritas yang buta arah, dan janji-janji politik yang hampa isi.(*)
