Berita

Dugaan Korupsi Anggaran Kelistrikan, Enam Pegawai Setda Polman Diperiksa

Pojoknews
×

Dugaan Korupsi Anggaran Kelistrikan, Enam Pegawai Setda Polman Diperiksa

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20250812 100357 Gallery
Kantor Bupati Polman.

POLMAN, POJOK RAKYAT — Dalami laporan masyarakat terkait dugaan Korupsi anggaran kelistrikan pada Bagian Umum Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman panggil enam pegawai Setda Polman. Kamis 29 Januari 2026.

Menjawab sorotan mahasiswa terkait penanganan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi anggaran kelistrikan pada Bagian Umum tahun anggaran 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Polman Nurcholis mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait dengan laporan tersebut.

“Kami sudah lakukan tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan dan untuk sampai hari ini yang dipanggil enam orang tetapi yang datang baru empat orang dengan membawa dokumen,” terang Kajari Polman Nurcholis. Rabu 28/01/2026.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2024. BPK menemukan belanja komponen listrik yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Temuan ini sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat akan tetapi Inspektorat enggan menyampaikan hasil pemeriksaan tindaklanjut terkait kegiatan belanja komponen listrik yang berkaitan dengan lampu penerangan jalan umum tersebut.(*)

IMG 20260618 WA0004
Berita

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Polewali Mandar(Polman) menyerahkan Surat Keterangan Keberadaan( SKK )kepada Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat(IJS) Kabupaten Polman. Penyerahan dilaksanakan di Sekretariat IJS Polman,jalan durian, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali pada hari Kamis, 18 Juni 2026.

Screenshot 20260602 185432 Gallery
Berita

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mendorong pembentukan forum rembuk desa di seluruh desa sebagai upaya memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.