MAMUJU,POJOKRAKYAT — Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan kondisi terkini sektor penangkapan ikan dalam sebuah rapat internal yang berlangsung pada Selasa, 27 Januari 2026. Pemaparan ini mencakup gambaran aset, sarana dan prasarana, hingga rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang telah maupun akan dilaksanakan ke depan.
Rapat tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam pengelolaan wilayah perairan dan konservasi perairan yang berkelanjutan serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat nelayan.
Dalam pemaparannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan TRL, Abdul Gani, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dikelola saat ini meliputi beberapa unit kapal konservasi serta fasilitas pendukung di pelabuhan perikanan.
Sarana tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas pengawasan, konservasi, dan pelayanan kepada nelayan penangkapan ikan, kata Abdul Gani.
Selain itu, Bidang Perikanan Tangkap juga memberikan perhatian besar pada penguatan kerja sama dengan nelayan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan program pemerintah berjalan seiring dengan kebutuhan di lapangan, sekaligus menjaga ketidakseimbangan sumber daya perikanan.
Abdul Gani juga memaparkan gambaran kondisi pulau-pulau dan perairan konservasi yang menjadi wilayah pengelolaan DKP Sulbar. Wilayah ini memiliki potensi kelautan yang besar, namun juga memerlukan pengelolaan yang terencana, terintegrasi, dan berbasis data agar tetap lestari.
Salah satu fokus utama yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah pembenahan serta inventarisasi aset yang dikelola oleh Bidang Perikanan Tangkap dan TRL. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung program kerja dinas.
Seiring dengan telah dibentuknya UPTD Pengelolaan Kelautan dan Pesisir di Kepulauan Balabalakang, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan rencana untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Sulbar. Selanjutnya, akan disusun proposal yang akan diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk penguatan dukungan program dan anggaran.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, dalam arahannya pemeliharaan pentingnya pengelolaan Kepulauan Balabalakang sebagai bagian dari upaya mendukung program PANCA DAYA Gubernur Sulbar dan Wakil Gubernur Sulbar, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui sektor kelautan dan perikanan.
Untuk pengelolaan Kepulauan Balabalakang di wilayah Kabupaten Mamuju, Safaruddin berharap agar Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir dapat bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi, sehingga pengelolaan wilayah kepulauan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
Rapat ini merupakan pertemuan kedua yang digelar, setelah sehari sebelumnya melaksanakan rapat serupa bersama bidang lain. Langkah ini menunjukkan komitmen DKP Sulbar dalam memperkuat koordinasi internal guna mewujudkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.(rls)
