POLMAN, POJOKRAKYAT.ID — Pelaksana Pembangunan Proyek Sekolah Rakyat (SR) di Desa Sambali-wali Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) halangi tugas jurnalis saat hendak meliput kunjungan pejabat Kementerian dan Pemkab Polman yang melakukan monitoring pembangunan di Sekolah Rakyat. Sabtu 13 Juni 2026.
Sejumlah jurnalis yang hendak meliput mengaku dilarang masuk ke area proyek saat hendak meliput kunjungan pejabat Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum didampingi Kepala Dinas Sosial Polman ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Salah satu jurnalis mafianews.id Irwandi mengungkapkan, saat itu mereka sudah izin meminta agar dapat meliput kunjungan Dirjen terkait progres pembangunan sekolah rakyat akan tetapi pelaksana mengerahkan petugas keamanan security untuk menghalangi wartawan yang hendak masuk ke area proyek bahkan security menutup gerbang proyek agar wartawan tidak dapat mengambil gambar.
“Tindakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi pembangunan sekolah rakyat padahal kami juga punya hak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pajak masyarakat,” ujar Irwandi.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya DPRD Sulbar sudah mengingatkan pelaksana proyek agar tidak menghalangi wartawan yang turun melakukan peliputan kegiatan pemerintah.
Informasi yang di himpun, proyek pembangunan sekolah Rakyat ini dianggarkan Rp. 230 Miliar yang mulai di kerjakan di awal tahun 2026 dan ditargetkan rampung Juli akan datang, namun tampak dilapangan sejumlah bangunan utama belum rampung atau proses pinising.
Sementara itu, Penanggung PT Hutama Karya Fudi menjelaskan terkait progres sudah mencapai 40 persen dari target 100 persen yang harus di tubtaskan pada bulan Juli mendatang.
“Karena progresnya masih jauh, kami terus menambah pekerja bahkan lembur hingga malam hari agar progresnya bisa dicapai,” tandas Fudi.
Ia mengaku optimis pekerjaan pembangunan SR di Sambaliwali ini bisa selesai tepat waktu.(bdt)
