Daerah

Disambut Lobster dan Udang Mantis di Pulau Karampuang, Ajbar: Saya Datang Bukan karena Pemilu, tapi Menunaikan Tanggung Jawab Moral

×

Disambut Lobster dan Udang Mantis di Pulau Karampuang, Ajbar: Saya Datang Bukan karena Pemilu, tapi Menunaikan Tanggung Jawab Moral

Sebarkan artikel ini
IMG 20260808 WA0026 scaled
Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar.

MAMUJU, POJOKRAKYAT – Hangatnya sambutan warga Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, mewarnai kunjungan silaturahmi Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ajbar, SP. Kehadiran Ajbar disambut dengan jamuan khas masyarakat pesisir berupa udang lobster, udang mantis, aneka kerang, ikan laut segar, serta berbagai makanan tradisional berbahan dasar ubi kayu.

Namun, bagi Ajbar, kemewahan hidangan laut tersebut, meskipun nikmat luar biasa, bukanlah inti dari kunjungannya. Ia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung suara masyarakat.

“Saya datang ke Pulau Karampuang bukan karena hasil pemilu, apalagi untuk memikirkan Pemilu 2029. Sekecil apa pun perolehan suara saya di pulau ini, saya tetap memiliki kewajiban moral untuk hadir bersilaturahmi dan mendengar langsung keluhan masyarakat,” kata Ajbar.

Ketua DPW PAN Sulawesi Barat itu mengatakan dirinya ingin mengabdikan diri untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama nelayan dan petani yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Komisi IV DPR RI.

“Saya hanya ingin mewakafkan diri untuk membantu mencari solusi atas persoalan masyarakat Pulau Karampuang. Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, sudah menjadi tanggung jawab saya mengawal berbagai persoalan di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan agar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

IMG 20260808 WA0029 scaled
Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar menyerap aspirasi masyarakat Mamuju.

Dalam dialog bersama warga, Ajbar menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih membelit kehidupan petani dan nelayan, yakni lemahnya posisi tawar terhadap pasar.

“Petani dan nelayan kita belum berdaulat. Mereka bekerja keras menghasilkan pangan dan hasil laut, tetapi bukan mereka yang menentukan harga. Mereka juga harus berproduksi dengan fasilitas yang masih sangat terbatas. Ini adalah persoalan yang tidak boleh dibiarkan dan harus kita cari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

Menurut Ajbar, pembangunan sektor kelautan dan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Negara juga harus hadir memastikan petani dan nelayan memperoleh harga yang layak, akses permodalan yang mudah, teknologi yang memadai, serta kepastian pasar sehingga kesejahteraan mereka benar-benar meningkat.

Pada kesempatan tersebut, Ajbar juga menyerahkan bantuan sebesar Rp5 juta untuk mendukung pembangunan sarana air bersih bagi masyarakat Dusun Karampuang I. Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat kepulauan.

“Air bersih adalah kebutuhan dasar. Semoga bantuan ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat dan menjadi penyemangat untuk terus bergotong royong membangun fasilitas yang bermanfaat bagi warga,” ujar Ajbar.

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat Pulau Karampuang akan menjadi bagian dari perjuangannya di parlemen, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan terhadap program-program pemerintah.

Silaturahmi berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan sarana penangkapan ikan, penguatan sektor pertanian, hingga pengembangan potensi ekonomi masyarakat pesisir.

Bagi Ajbar, mendengar langsung suara masyarakat merupakan bekal penting dalam memperjuangkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

“Saya ingin setiap langkah perjuangan di DPR RI berangkat dari apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, silaturahmi seperti ini akan terus saya jaga. Wakil rakyat harus lebih banyak mendengar daripada berbicara,” pungkasnya.(*)

Screenshot 20260806 094949 Chrome
Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berhasil memperjuangkan tambahan 2.304 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penambahan kuota tersebut dinilai tidak hanya memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghemat belanja APBD Polman lebih dari Rp1 miliar.

Screenshot 20260802 130012 Gallery
Daerah

DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pengawasan dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal.