POLMAN, POJOKRAKYAT – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta komposisi penambahan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Polman, Kamis (17/9/2026).
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Tanda, A.Ma, mempertanyakan proyeksi kenaikan PAD sebesar Rp16,6 miliar lebih. Menurutnya, target tersebut perlu didukung perhitungan objektif berdasarkan data riil potensi pajak dan retribusi daerah.
Hal itu menjadi perhatian Fraksi Golkar lantaran realisasi penerimaan pajak daerah hingga Semester I 2026 baru mencapai 49,83 persen.
“Kami mempertanyakan apa dan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk mengakselerasi pencapaian target PAD dari sektor pajak tersebut,” ujar Tanda saat membacakan pandangan fraksi.
Selain PAD, Fraksi Golkar juga menyoroti komposisi tambahan belanja dalam APBD Perubahan 2026. Dari total tambahan belanja sebesar Rp115,9 miliar, sekitar 50 persen dialokasikan untuk Belanja Operasi, sedangkan Belanja Modal mendapat porsi 42,85 persen.
Fraksi Golkar turut mempertanyakan efektivitas anggaran pengawasan yang justru mengalami pengurangan hingga Rp245 juta.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicaranya, Hj. Muhasbih, fraksi tersebut mempertanyakan dasar perhitungan kenaikan target PAD Rp16,6 miliar lebih, khususnya jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah hingga Semester I yang baru mencapai 49,83 persen.
“Kami mempertanyakan apa dan bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menggenjot serta mencapai target proyeksi PAD dari sektor pajak tersebut,” tegas Hj. Muhasbih di hadapan pimpinan DPRD dan jajaran eksekutif.
Fraksi Gerindra juga menyoroti komposisi tambahan belanja sebesar Rp115,9 miliar. Fraksi tersebut mencatat sekitar 50 persen tambahan anggaran dialokasikan untuk Belanja Operasi, sementara Belanja Modal sebesar 42,85 persen.
Selain itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan pengurangan alokasi anggaran pengawasan sebesar Rp245 juta dalam Ranperda Perubahan APBD 2026.
Pandangan umum kedua fraksi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.(*)
